JAKARTA--Pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) di Komisi II DPR RI hingga saat ini belum ada titik temunya. Sebagian besar fraksi tetap bersikukuh mempertahankan keistimewaan Yogjakarta. Sebaliknya pemerintah terkesan masih berat mengakui keistimewaan Yogja di RUUK DIY.
"Sebenarnya pembahasan RUUK DIY akan cepat mekanismenya kalau DPR dan pemerintah punya visi yang sama. Tapi yang terjadi hingga saat ini kan beda," kata Basuki Tjahja Purnama,anggota Komisi II DPR RI, di Jakarta, Sabtu (17/3).
Diungkapkannya, fraksi-fraksi di DPR sebagian besar menyetujui agar Sultan dan Paku Alam yang bertahta langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Namun, katanya, pemerintah tetap berputar-putar mencari alasan dengan menawarkan opsi-opsi yang terkesan jauh dari makna dan sejarah keistimewaan DIY itu sendiri.
"Pemerintah seperti memaksakan adanya gubernur dan wakil gubernur utama, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui pemilihan, dan lain-lain," ujarnya.
Ditambahkan politisi Golkar ini, sudah beberapa kali dilakukan konsinyering dan rapat-rapat di DPR untuk membahas masalah tersebut. Namun hingga saat ini belum menemukan titik temu.
"Pembahasan RUUK DIY harus tetap pada koridor nilai-nilai sosiologis, filosofis, budaya dan nilai-nilai sejarah keistimewaan Yogyakarta serta amanat konstitusi. Jika tidak, UU yang akan dihasilkan hanya akan mencederai sejarah dan konstitusi bangsa," pungkasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Ancang-Ancang Periksa Anas
Redaktur : Tim Redaksi