Pemerintah Diharapkan Memerhatikan Nasib Travel Umrah

Minggu, 01 Maret 2020 – 06:17 WIB
Calon jemaah umrah menunggu kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Foto: Antara/Muhammad Iqbal/pras.

jpnn.com, GORONTALO - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai kebijakan Arab Saudi untuk moratorium umrah bagi Indonesia bakal merugikan banyak kalangan.

Menurut dia, travel umrah menjadi pihak yang merugi atas kebijakan tersebut. Oleh kerena itu, dia berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan taktis agar travel umrah tidak merugi besar.

BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Kecewa dengan Kebijakan Arab Saudi Larang Umrah

"Besar itu dampaknya (bagi travel umrah). Saya kira yang pertama jangan sampai merugikan juga mereka (travel umrah)," kata di Pantai Olele, Bone Bolango, Gorontalo.

Setidaknya, kata dia, pemerintah bisa membuat imbauan kepada maskapai penerbangan tidak menghanguskan tiket ke Arab Saudi selama kebijakan berlangsung.

BACA JUGA: Moratorium Umrah Langsung Berimbas ke 2.393 Calon Jemaah di Bandara Soetta

Pemerintah perlu berbicara ke maskapai untuk mengundurkan jadwal terbang tanpa menghanguskan tiket.

"Jadi travel biro kalau boleh, (pemerintah) bicara dengan maskapai penerbangan untuk diundur. Kasihan mereka, kan, rugi," timpal dia.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kebijakan Moratorium Umrah, Presiden Diminta Perhatikan Honorer K2 dan Nonkategori

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Joko Asmoro menyatakan dampak kerugian atau potensi penjualan yang hilang karena kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi stop sementara urmah bisa mencapai triliunan rupiah.

"Potensi penjualannya. Pengusaha umrah itu pelayan ibadah, bukan hitung-hitung untung. Potensi penerimaan penjualan dalam satu bulan itu Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun," kata Joko dalam diskusi "Mengukur Efek Korona, Siapkah Kita?" di Jakarta, Sabtu (29/2).

Menurut Joko, angka itu berasal dari rata-rata harga berangkat umrah Rp 20 juta per orang, dan setiap bulannya ada sekitar 100 ribu sampai 150 ribu calon jemaah yang diberangkatkan.

"Berarti sekitar Rp 2,5 triliun," tegasnya.

Menurut Joko, tentu ini memberikan efek luar biasa, termasuk terhadap tenaga kerja atau karyawan di perusahaan travel penyelenggara umrah dan haji.

Namun demikian, Joko memastikan bahwa rekan-rekan pengusaha travel sangat memahami kondisi ini.

"Insyaallah karena kami pahami ini pelayanan ibadah, kami tegaskan teman-teman penyelengara pahami kondisi ini, dan keamanan nomor satu," katanya. (mg10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler