jpnn.com, JAKARTA -
Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Ir Hugua mengingatkan pemerintah soal ancaman kekurangan pangan pada Agustus mendatang.
BACA JUGA: Hugua: Tes PNS dan PPPK di Seluruh Daerah Tidak Boleh Disamakan
Berdasarkan data statistik hingga Juni 2020, stok pangan nasional, khususnya beras masih aman. Namun lanjut Hugua, setelah Juni negara akan menghadapi kekurangan pangan.
“Yah, sangat tergantung pada hasil panen sekarang dan kondisi iklim pada musim tanam berikutnya,” kata Hugua, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5).
BACA JUGA: Antisipasi Krisis, Ketua MPR: Perlu Perhatian Khusus pada Sektor Tanaman Pangan
Menurut Hugua, peringatan ini beralasan karena seluruh energi bangsa saat ini terkuras pada kegiatan melawan COVID-19.
“Walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan stimulus untuk membantu petani gurem, namun pasti belum sepenuhnya menyelesaikan ancaman kelangkaan pangan karena masalah utama yang dihaadapi akubat COVID-19 adalah terganggunya rantai distribusi logistik secara nasional,” ujarnya.
BACA JUGA: Komite Penggerak Nawacita Minta Jokowi Antisipasi Krisis Pangan
Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengatakan, ketatnya penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi pemicu terganggunya rantai distribusi barang dan saja.
“Termasuk distribusi sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit, dan obat-obatan yang sangat menentukan keberhasilan panen petani,” tuturnya.
Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Sultra ini menambahkan, penerapan protokol kesehatan itu juga menimbulkan kelangkaan tenaga kerja pada sektor transportasi.
“Kelangkaan juga terjadi pada buruh angkut muat di pelabuhan, toko penjualan sarana produksi (saprodi) pertanian, dan tenaga kerja di lahan pertanian akibat penutupan kawasan, bahkan terjadi antardesa,” jelasnya.
Selain memberi bantuan stimulus kepada petani, lanjut mantan Bupati Wakatobi ini, diperlukan kebijakan negara mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan tanaman pangan non-beras.
“Saya meminta kepada Mendagri untuk membuat kebijakan khusus guna mendorong pemerintah daerah bergotong royong bersama rakyat untuk berswasembada pangan, khususnya pangan non-beras seperti biji-bijian, umbi-umbian, sagu, palawija dan bahan pangan lokal lainya,” jelas Hugua.
Ia yakin jika swasembada pangan daerah non-beras tersebut berkembang secara masif, negara akan terbebas dari ancaman kelaparan walaupun terjadi resesi ekonomi dan krisis pangan global.
“Jadi walaupun terjadi gangguan rantai pasokan saprodi pertanian akibat pandemi Covid 19 tidak akan mengurangi hasil panen petani,” pungkasnya.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh