jpnn.com, JAKARTA - Komite Penggerak Nawacita (KPN) terus mengajak masyarakat bergotong royong mendirikan Kampung Siaga COVID-19 berbasiskan rukun warga (RW).
Sejak virus corona dinyatakan sebagai pandemi global, KPN yang merupakan gabungan organisasi relawan Jokowi telah ikut andil memerangi COVID-19.
BACA JUGA: Tegas, Wako Solo Ingatkan Presiden Jokowi Tak Usah Mudik daripada Dikarantina
Salah satu dari program Kampung Siaga COVID-19 tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu virus corona dan bagaimana mengatasi penyebaran virus dengan berpedoman pada protokol kesehatan WHO.
Selain itu, KPN juga menginisiasi dan merealisasikan berdirinya Lumbung Pangan berbasiskan Rukun Warga di berbagai titik di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
BACA JUGA: Di Terminal Pulo Gebang, Akila Berusaha Mendahului Jokowi
Seturut kajian internal KPN, dampak pandemi corona ini akan memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melahirkan krisis pangan global, termasuk di Indonesia.
Oleh karena itu KPN merekomendasikan digalakkannya program lumbung pangan berbasiskan Rukun Warga (RW) di kota dan desa sebagai antisipasi jika terjadi kerawanan pangan saat pendemi maupun pasca pendemi.
BACA JUGA: Jokowi Larang Mudik, Begini Komentar Ustaz Solmed
"Pandemi COVID-19 ini sudah mulai membuat goncang tatanan sosial ekonomi, PHK massal, bisnis berhenti, daya beli masyarakat turun. Jadi kami sangat khawatir akan terjadi kerawanan pangan dalam waktu yang cukup panjang ke depan,” ujar juru bicara KPN Dedy Mawardi.
Pria yang juga Sekjen Seknas Jokowi itu mengatakan, KPN meminta pemerintah agar lebih fokus dan mempersiapkan dalam menghadapi kemungkinan kerawanan pangan.
Terpisah, Ketua Umum MAPPAN Indonesia, Wignyo Prasetyo membeberkan bahwa lumbung-lumbung pangan sangat penting.
“Lumbung-lumbung pangan sangat penting, tetapi kalau terjadi kelangkaan pangan juga repot. Maka pemerintah mulai sejak dini perlu secara masif dan fokus mendorong produksi pangan,” tuturnya.
Wignyo yang juga tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita ini menambahkan, untuk menjamin stok kebutuhan pangan, Presiden Jokowi perlu memerintahkan Kementerian Pertanian menjalankan program perluasan areal tanam.
“Penting juga dana desa dari Kementerian PDT dialihkan ke urusan produksi pangan, program-program lain tinggalkan saja dulu,” terang aktivis 1990-an ini.
Senada dengan rekan-rekannya, Ketua Umum Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Amarsjah Purba menyampaikan, bahwa di samping jaminanan ketersediaan pangan, dia menambahkan, untuk menjadi perhatian terkait pendistribusian.
Sebab, kata Amar, sebaiknya hal itu tidak diserahkan pada mekanisme pasar.
“Fokus arah distribusi adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang tinggal-tinggal di perkotaan, yang wilayahnya melaksanakan PSBB. Kelas menengah ke bawah inilah yang sangat kena dampak COVID-19 dan goncangan ekonomi ini,” pungkasnya. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek