jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tantangan ekonomi Indonesia masih terus datang silih berganti.
Sejumlah lembaga internasional pun mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
BACA JUGA: Kemitraan ASEAN-UE Harus Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Airlangga yang juga Ketum Partai Golkar itu menyebut Bank Pembangunan Asia atau ADB yang semula memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4 persen dan memangkasnya menjadi 5 persen.
Ada pula Bank Dunia (World Bank) serta OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 di bawah 5 persen. Hal itu sejalan dengan prospek perlambatan ekonomi global.
BACA JUGA: Lewat Outlook Ekonomi Indonesia 2023, Grant Thornton Kupas Tuntas Soal Resesi
"Kemudian OECD dari 5,3 persen menjadi 4,7 persen dan IMF dari 5,3 persen menjadi 5 persen. Namun, semua koreksi masih di angka 4,7 sampai 5 persen,” kata Airlangga.
Peneliti Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Andry Satrio Nugroho mengungkapkan Indonesia punya pekerjaan rumah besar ke depan ketika ekonomi dunia dihadapkan pada ketidakpastian yakni menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi domestik.
BACA JUGA: Indonesia Butuh Presiden yang Paham Ekonomi, Gerakan BerkAH: Airlangga Pantas
“Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat," tegas Andry, Rabu (21/12/2022).
Menurut Andry, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada daya beli masyarakat.
Artinya ketika daya beli masyarakat terjaga, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih berpeluang besar mampu menghadapi dampak pelambatan ekonomi global.
"Sebetulnya kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup sederhana, bagaimana daya beli masyarakat terjaga, mereka bisa konsumsi tanpa terganggu, mereka bisa usaha tanpa terganggu oleh ketidakpastian pasokan bahan baku atau regulasi yang ada. Mungkin akan terdampak tapi dampaknya tidak terlalu besar," ujarnya.
Andry memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 juga tidak menyentuh angka 5 persen. Hal itu sedikit-banyak dipengaruhi oleh krisis pangan dan energi yang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina.
“Kalau berbicara terkait target pertumbuhan ekonomi dari Indef angkanya 4,8 persen dan kita melihat beberapa lembaga internasional sudah menurunkan angka pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya adalah masih adanya ketidakpastian yang akan hadir akibat krisis geopolitik yang mengakibatkan krisis energi dan pangan yang masih dirasakan oleh banyak negara, terutama negara maju," terangnya.
Kendati demikian, Indonesia masih bisa bernapas karena ekonomi Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekonomi global. Indonesia tidak menempati posisi utama dalam mata rantai pasok global.
"Tentunya Indonesia sebenarnya tidak terlalu terdampak karena salah satunya konektivitas dengan negara di luar Indonesia cenderung rendah. Artinya kita bisa melihat bisa menjadi bagian dari global supply chain itu juga masih rendah," pungkasnya.
Stabilitas Domestik
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, sejumlah lembaga internasional mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena faktor ketidakpastian global. Namun, satu hal, proyeksi tersebut masing positif.
“Mereka mengoreksi karena faktor ketidakpastian global. Memang banyak hal yang harus diwaspadai. Tapi kalau kita cermati ada kesamaan pandangan bahwa indonesia akan tetap tumbuh positif tahun 2023,” ujar Piter, Rabu (21/12).
Perbedaan dari mereka adalah besaran ekonomi akan tumbuh.
“Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4 sampai dengan 5 persen itu adalah baseline scenario. Kalau pandangan optimisnya bisa diatas 5 persen,” jelas Piter.
Lebih lanjut, Piter mengatakan apa yang perlu diwaspadai, adalah kestabilan dalam negeri.
“Perekonomian kita lebih didukung oleh permintaan domestik. Kalau permintaan domestik tetap terjaga ekonomi akan tumbuh baik,” ungkap Piter.
Untuk itu, meski kasus covid terus turun, jangan sampai lengah.
“Untuk itu yang lebih perlu diantisipasi adalah pandemi covid yang belum sepenuhnya berakhir. Jangan sampai terjadi seperti di china. Risiko ini yang harus dimitigasi,” tandas Piter.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari