Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Kades

JAKARTA - Pemerintah diminta jangan hanya memikirkan renumerasi pejabat di pusat, tapi juga di daerah"Saya lihat ada ketimpangan besar untuk kesejahteraan pejabat pusat dan daerah

BACA JUGA: Biro Keuangan Diajak Rapat Pilkada

Apalagi dengan adanya renumerasi, pejabat pusat kian makmur," kritik Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Mekeng, dalam rapat kerja dengan Kepala Bappenas, Selasa (10/11).

Melchias mencontohkan soal status kepala desa (kades) yang hingga sekarang tidak pastiKades yang merupakan jabatan politik hanya menerima gaji tiga atau enam bulan sekali

BACA JUGA: Intel Daerah Mulai Bergerak

Ini jauh berbeda dengan sekretaris desa yang merupakan jabatan birokrasi, sehingga menerima gaji rutin per bulan.

"Lima tahun saya duduk di DPR, saya selalu meminta agar nasib kepala desa diperhitungkan," ujar Melchias Mekeng.

Ia pun menyatakan telah meminta Menkeu agar memasukkan anggaran gaji kades, entah itu lewat APBN atau APBD, supaya mereka bisa menerima gaji tiap bulanSayangnya, sampai sekarang hal itu belum ada realisasinya.

"Saya malu sekali setiap kali pulang ke NTT, ditanya bagaimana kesejahteraan kades

BACA JUGA: GAKI Serahkan Foto Yulianto

Saya mau bilang apa lagiKarena itu, saya minta agar Kepala Bappenas dapat mengakomodir (masalah) ini," tutur kader Partai Golkar tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana berjanji akan membahas masalah tersebut dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara"Saya tidak bisa memutuskannya sekarang, karena harus dibahas bersama dengan lembaga terkait," tandasnya(esy/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Juniver: Hubungan Antasari-Nasrudin Baik