jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diharapkan menjadikan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur sebagai salah satu kebijakan strategis untuk mengatasi polusi udara di perkotaan seperto Jakarta.
Tantangan kualitas udara yang semakin menurun membuat kebijakan ini mendesak untuk diterapkan guna memenuhi standar lingkungan internasional dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
BACA JUGA: KPBB Dorong Produksi BBM Euro 4, Pertamina Dianggap Kunci Pengurangan Polusi
Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadhillah menilai bahwa perbaikan kualitas BBM rendah sulfur akan membawa dampak signifikan terhadap pengurangan emisi kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara di perkotaan.
"Pemerintah juga harus memperhatikan pengembangan transportasi publik yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan," ujar Fajri dalam pernyataannya, Minggu (20/10).
BACA JUGA: Polusi Udara Ganggu Kesehatan Paru-Paru, Deteksi Dini Penting Dilakukan
Fajri juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus tegas dalam mengalokasikan subsidi BBM secara tepat sasaran, agar anggaran negara dapat digunakan untuk mendukung produksi BBM rendah sulfur.
Menurutnya, pengaruh konflik kepentingan dalam pemerintahan baru ini akan diuji dalam hal kebijakan energi.
BACA JUGA: Atasi Polusi Udara Jakarta dengan Integrasi Data dan Inventarisasi Emisi
"Subsidi BBM seharusnya tidak dinikmati oleh golongan yang mampu, dan alokasinya bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas BBM. Ini akan menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengelola kepentingan publik dan sektor energi," tambahnya.
Lebih lanjut, partisipasi publik juga menjadi hal penting dalam menyusun kebijakan lingkungan. Fajri menilai bahwa kebijakan yang berdampak luas seperti penggunaan BBM rendah sulfur perlu didiskusikan secara terbuka dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan dukungan yang lebih luas.
"Diperlukan ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan, termasuk dalam penerapan BBM rendah sulfur. Kita harus menunggu langkah konkret pemerintah dalam membuka ruang tersebut," jelasnya.
Hal serupa disampaikan oleh Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari, yang menyoroti pentingnya perhatian pemerintah baru dalam mengatasi polusi udara yang semakin meresahkan.
Menurutnya, kebijakan BBM rendah sulfur sudah mendesak untuk diterapkan demi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
"Saya berharap pemerintahan Prabowo dan Gibran segera menerapkan BBM rendah sulfur sebagai solusi jangka panjang penanganan polusi udara di Indonesia. Dampaknya sangat besar, baik bagi kesehatan manusia maupun kelestarian lingkungan hidup," ujar Puji.
Dengan tantangan polusi udara yang terus meningkat, implementasi kebijakan energi yang lebih bersih seperti BBM rendah sulfur diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari langkah pemerintah baru untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh