jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Ibu Kota negara.
Langkah itu, menurut dia agar pernyataan Presiden Jokowi terkait perpindahan ibu kota dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI, bisa segera direalisasikan, bukan sekadar wacana.
BACA JUGA: Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, Fahri Hamzah Kurang Sreg
"Pertama kami mendorong melakukan studi kelayakan secepatnya, dan itu harus masuk RAPBN 2020. Pada saat yang sama juga menyiapkan RUU Pemindahan Ibu Kota, biar lima tahun ini selesai,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Menurut Said, pada saat yang sama pemerintah memasukkan RUU untuk pemindahan ibu kota agar berjalan secara simultan sehingga akselerasi pemindahannya bisa selesai lima tahun.
BACA JUGA: Sinyal dari Pak Jokowi: Dana Desa dan Anggaran untuk Daerah Bakal Lebih Besar
Dia tidak menginginkan hingga akhir jabatan Jokowi-Ma'ruf masih meninggalkan sisa pekerjaan bagi Presiden selanjutnya.
"Pemindahan ibu kota dilakukan dalam instrumen APBN itu ada di Banggar DPR dan instrumen kedudukan ibu kota negara yang ada di Komisi II DPR," ujarnya.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Apa Manfaatnya Pindahkan Ibu Kota?
Dia menilai pemindahan ibu kota bukan wacana karena Presiden Jokowi sudah menyampaikan dalam sidang kenegaraan dan itu adalah hal yang luar biasa.
Said mengatakan, biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp486 triliun bisa dilaksanakan dengan presentase 30 persen dari pemerintah dan 70 persen dari swasta.
"Saya yakin itu bisa dilaksanakan dengan melihat biaya-biaya pembangunan infrastruktur selama ini mencapai Rp900 triliun bisa ditangani apalagi hanya Rp486 triliun dengan cakupan area sekitar 300 ribu hektare," katanya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ajak Pengusaha dan BUMN jadi Pemain Kelas Dunia
Redaktur & Reporter : Friederich