Pemerintah Diminta Selektif Berikan Gelar Pahlawan

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan gelar pahlawan bagi siapapun"Penuhi dulu seluruh persyaratan dan aturannya secara cermat dan objektif, baik pada tingkat pengusul, tokoh yang diusulkan, sampai pada kementerian terkait dan pemerintah," kata Nur Wahid, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/10).

Pemberian gelar pahlawan, lanjut Nur Wahid, bukanlah hal yang sederhana

BACA JUGA: Sumpah Tolak Upeti, Timur Resmi Kapolri

Melainkan, hal itu merupakan masalah yang penting dan prinsipilKarena itu katanya, pemerintah harus bijak dan kritis menyikapi usulan masyarakat, untuk memberikan atau tidak memberikan gelar pahlawan nasional kepada siapapun juga.

"Sekali gelar diberikan kepada seseorang, sulit sekali untuk dicabut, karena yang bersangkutan sudah meninggal

BACA JUGA: Dekati Wukuf, Kendaraan Dibatasi

Kita tidak ingin gelar pahlawan itu jadi olok-olokan di tingkat masyarakat, karena pahlawan itu adalah sosok yang amat diperlukan oleh setiap bangsaMereka yang diberi gelar pahlawan itu adalah orang yang menjadi panutan di masyarakat, meskipun bukan malaikat," imbuh mantan Ketua MPR itu.

Akan halnya soal usulan, lanjut Nur Wahid pula, siapa saja punya hak untuk itu

BACA JUGA: Hatta Pangkas Anggaran 10 Persen

Tetapi apakah dikabulkan atau tidak, sepenuhnya menjadi urusan pemerintah dengan segala persyaratannya.

Sementara, menjawab pertanyaan soal wacana pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden RI (almarhum) Soeharto, ia mengaku tak tahu banyak soal Soeharto di saat menjadi Presiden"Di era Soeharto berkuasa, saya nyantri di salah satu pesantren di MadinahSetelah balik dari Madinah, kondisinya Beliau tidak dalam posisi penguasa Orde Baru lagiArtinya, apa yang dikritikkan itu sudah tidak terjadiTentunya sulit bagi saya untuk memberikan penilaian," tegasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penghematan Sebatas Kosmetik Politik