jpnn.com, JAKARTA - Aturan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) telah dipersiapkan sejak 2021, tetapi belum ada titik terang.
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Provinsi Banten Argo Bani Putra menilai pemerintah harus lebih serius untuk menggarap program PBI Jamsostek, salah satunya dalam aspek sistem kurasi.
BACA JUGA: Legislator Ungkap Pentingnya Penerapan PBI Jamsostek untuk Pekerja Informal
"Sehingga jelas agar tidak ada kesalahan data," ujar Argo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/1).
Menurut Argo, upaya itu penting dilakukan agar nantinya ketika terealisasi, program ini tidak merepotkan pekerja.
BACA JUGA: 717 Peserta BPJS Kesehatan Dikeluarkan dari Daftar PBI, Ada Nama Anda ?
"Pekerja cukup melaporkan ke kantornya masing-masing dan bukan memotong gaji mereka melainkan seluruhnya di-cover oleh pemerintah," tegas Bani.
Bani melanjutkan birokrasi harus menghindari hal-hal yang berbelit dan perusahaan bertanggung jawab penuh atas hak para pekerjanya untuk program PBI Jamsostek.
"Mudah-mudahan dapat terealisasi pada 2024 dengan baik," katanya.
Sejauh ini ini, skema penerima bantuan iuran (PBI) baru tersedia untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ada total 43,83 juta pekerja miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI JKN, tetapi belum terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Oleh karena itu, program PBI Jamsostek diyakini dapat mendorong peningkatan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai angka 99 juta orang.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul