JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKS (F-PKS), Kemal Azis Stamboel, mengingatkan pemerintah agar memenuhi janjinya untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria di akhir Januari 2012 ini. Menurutnya, penuntasan RPP Reforma Agraria juga untuk mencegah kasus kekerasan akibat sengketa pertanahan.
"Kita mencatat, pemerintah menjanjikan untuk menerbitkan PP Reforma Agraria pada akhir Januari ini. Saya harap ini dapat dipenuhi. Jangan sampai permasalahan sengketa tanah serta keadilan kepemilikan dan penggunaan tanah seperti pada kasus Bima dan Mesuji terjadi lagi," kata Kemal Azis Stamboel, melalui rillisnya, Kamis (26/1).
Terhadap RPP Reforma Agraria yang akan diajukan pemerintah tersebut, Kemal juga berharap substansinya mampu menjawab harapan publik. "PP ini harus benar-benar menjadi landasan yang kuat dalam proses redistribusi lahan secara berkeadilan," harapnya.
Selain itu, penerbitan RPP Reforma Agraria harus pula diikuti kesiapan infrastruktur teknis-operasional yang mendukungnya. "Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus benar-benar memperhatikan kesiapan infrastruktur teknis operasional pelaksanaan PP dan menjamin bahwa kejelasan status penguasaan dan penggunaan lahan benar-benar clear dan tidak ada masalah. Legalitas dan kejelasan data ini adalah prasyarat utama dalam menjalankan kebijakan ini," tegasnya.
Lebih lanjut Kemal mengungkap kekhawatirannya jika masalah administrasi ini tidak diselesaikan secara komprehensif maka implementasi kebijakan akan dapat memicu konflik horizontal antar berbagai kelompok dan golongan masyarakat yang berkepentingan.
"Persoalan pokok yang harus dijawab dari kesiapan administrasi antara lain lahan hasil reforma agraria diserahkan ke siapa dan dimana harus diselenggarakan? Lalu, berapa tanah yang harus diberikan kepada penerima?" ujar Kemal.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seharian Diperiksa, Wa Ode Ditahan KPK
Redaktur : Antoni