JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Kausar Ali Saleh mengatakan tujuan didirikannya negara ini mencakup empat hal pokok yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Empat hal pokok inilah yang semestinya jadi pertimbangan utama dalam menata ulang dan menyusun sistem ketatanegaraan kita," kata Kausar Ali Saleh, dalam acara Dialog Kenegaraan bertema "Tata Ulang Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/6).
Sebagai suatu negara lanjutnya, sistem ketatanegaraan kita itu sesungguhnya sudah ada. Tapi sistem tersebut tidak secara maksimal digunakan oleh Pemerintah Pusat. "Lima ratus dua, kabupaten dan kota yang ada saat ini berjalan dengan sendiri-sendiri tanpa kendali satu sistem yang ada," ungkapnya.
Mestinya, semua sistem tatanegara yang dibuat harus mengacu untuk kepentingan rakyat karena dengan adanya rakyat maka NKRI ini berdiri, ujarnya.
"Tapi karena tata kelola negara ini tidak terlaksana secara baik, otonomi akhirnya menumbuhkan raja-raja kecil di daerah dan yang dipersalahkan otonomi. Padahal penyebabnya hanya karena tata kelola kenegaraan yang berada di tingkat Pemerintah Pusat yang tidak jalan," terangnya.
Salah satu efek negatif dari tata kelola kenegaraan yang tidak jalan itu, sumber daya alam tersebar dimana-mana, tapi rakyat yang hidup di kawasan sumber daya alam itu tetap saja miskin, imbuhnya. (fas/jpnn)
"Empat hal pokok inilah yang semestinya jadi pertimbangan utama dalam menata ulang dan menyusun sistem ketatanegaraan kita," kata Kausar Ali Saleh, dalam acara Dialog Kenegaraan bertema "Tata Ulang Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/6).
Sebagai suatu negara lanjutnya, sistem ketatanegaraan kita itu sesungguhnya sudah ada. Tapi sistem tersebut tidak secara maksimal digunakan oleh Pemerintah Pusat. "Lima ratus dua, kabupaten dan kota yang ada saat ini berjalan dengan sendiri-sendiri tanpa kendali satu sistem yang ada," ungkapnya.
Mestinya, semua sistem tatanegara yang dibuat harus mengacu untuk kepentingan rakyat karena dengan adanya rakyat maka NKRI ini berdiri, ujarnya.
"Tapi karena tata kelola negara ini tidak terlaksana secara baik, otonomi akhirnya menumbuhkan raja-raja kecil di daerah dan yang dipersalahkan otonomi. Padahal penyebabnya hanya karena tata kelola kenegaraan yang berada di tingkat Pemerintah Pusat yang tidak jalan," terangnya.
Salah satu efek negatif dari tata kelola kenegaraan yang tidak jalan itu, sumber daya alam tersebar dimana-mana, tapi rakyat yang hidup di kawasan sumber daya alam itu tetap saja miskin, imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kerugian Dampak Kuota CJH Indonesia Dipangkas
Redaktur : Tim Redaksi