jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi menilai, ada penyebab utama hingga pemerintah kurang bergairah menuntaskan masalah honorer K2 maupun non K2.
Dari kajian dan diskusi yang dilakukan Divisi Litbang FHI, perspektif ekonomi politik dan arah kebijakan pemerintah, pemerintah kurang bergairah menyelesaikan permasalahan tenaga honorer karena utang negara menumpuk.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Pak Tjahjo soal Isu Honorer Dihapus
"Dari yang informasi yang beredar menyebutkan, utang luar negeri terus meningkat. Sementara target penerimaan pajak tidak tercapai sehingga memengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Salah satunya dalam penyelesaian masalah honorer," kata Hasbi kepada JPNN.com, Minggu (26/1).
Dari sisi pengelolaan hasil sumber daya alam, lanjutnya, belum maksimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selain itu 5 program prioritas Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin lebih fokus pada peningkatan SDM, Pembangunan infrastruktur, dan lainnya.
BACA JUGA: Optimistis dalam 5 Tahun Seluruh Honorer jadi PPPK
Selain itu, menurut dia, kurangnya kemauan politik presiden dan elit kekuasaan. Walaupun secara politik di DPR RI, seluruh partai politik mendukung penyelesaian tenaga honorer.
Saat ini, kata diam honorer mungkin hanya berharap ada keajaiban yang tersisa dari perjuangan mereka bertahun-tahun. Karenanya, Hasbi mengajak seluruh honorer terus berjuang dan berdoa.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jangan Siksa Honorer Lagi Hingga Revitalisasi Monas Panas
"Ini agar kehadiran negara dapat dirasakan oleh seluruh honorer melalui kebijakan pemerintah," katanya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad