Pemerintah Dinilai Tak Akan Berani Paksakan Pertamax

Kepada Mobil Keluaran Setelah 2006

Minggu, 20 Januari 2013 – 06:06 WIB
JAKARTA - Wakil Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai pemerintah tidak akan berani melakukan kebijakan tentang larangan tentang mobil buatan setelah 2006 menggunakan Premium. Pasalnya, sekarang ini sudah mendekat Pemilu Presiden.

Menurut Komaidi, pemerintah dinilai hanya berani melakukan pembatasan khusus bagi kendaraan pemerintah. "Kalau pemerintah tegas, setidaknya harga BBM subsidi sudah naik," katanya, Sabtu (19/1).
     
Ditambahkannya, ketidaktegasan pemerintah itu terlihat dari kengototan dalam melakukan pembatasan BBM subsidi hanya kepada kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD, serta kendaraan pertambangan dan perkebunan. "Kebijakannya masih itu-itu saja, yang sudah pasti tidak akan efektif mengurangi subsidi secara signifikan. Padahal pembatasan seperti lebih ramai polemiknya daripada hasilnya," jelasnya
     
Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan kepada pemerintah agar mobil keluaran setelah tahun 2006 dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Alasannya selain membantu mengurangi beban negara, hal itu juga bisa membuat kendaraan menjadi lebih awet.

Terkait harga BBM, sebelumnya Rudi Rubiandini saat masih menjadi Wakil Menteri ESDM pernah mengusulkan agar harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000/liter. Jika ini terjadi maka anggaran subsidi BBM bisa hemat Rp 56 triliun. (wir)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Diminta Permudah Izin Pembangunan Rumah

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler