jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengritik pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menggulirkan wacana untuk menerapkan relaksasi dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Wacana relaksasi, kata Sukamta, menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak punya desain besar dalam penanangan pandemi coronavirus disease 2018 (COVID-19).
BACA JUGA: Jokowi Kesal Ada Petugas Mengusir Paksa Masyarakat di Warung
"Sampai sekarang pemerintah juga belum pernah mengungkapkan grand desain penangangan COVID-19 termasuk target waktu untuk mengatasinya. Jadi, semakin kelihatan bahwa kebijakan PSBB ini seakan lempar tanggung jawab pemeritah pusat ke daerah," kata Sukamta dalam keterangan resminya kepada jpnn.com, Senin (4/5).
Lebih lanjut, anggota DPR asal Yogyakarta ini mengetahui bahwa pemerintah memakai alasan mencegah stres, sehingga mewacanakan relaksasi PSBB.
BACA JUGA: Update Corona 4 Mei: 18 Provinsi Tidak Melaporkan Temuan Kasus Baru Corona
Sukamta pun mempertanyakan alasan tersebut. Terutama, berkaitan evaluasi yang dipakai pemerintah sehingga PSBB menyebabkan stres.
"Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi, kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah, karena enggak jelas konsepnya, enggak jelas ukuran evaluasinya," tutur dia.
BACA JUGA: Update Corona 4 Mei: Ada Lonjakan Kasus Baru Pasien Covid-19 di Jawa Barat
Selain itu, kata Sukamta, pemerintah daerah bakal dilanda kebingungan dengan wacana relaksasi oleh pemerintah pusat.
Sebab, beberapa daerah tengah mengetatkan pelaksanaan PSBB demi menekan penularan COVID-19. Tindakan tegas mulai diberlakukan di beberapa daerah dalam penerapan PSBB.
"Kok, pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan. Kalau kebijakan bolak-balik enggak jelas seperti ini, kasihan yang di daerah Pak Presiden," beber politikus Senayan itu.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen mengatakan relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dikaji secara matang dengan beberapa pertimbangan strategis.
Menurut Gus Nabil sapaan Nabil Haroen, pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat. PSBB memang menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga.
"Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga sekaligus penanganan medis," kata Gus Nabil pada Minggu (3/5).
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan bahwa pemerintah sedang memikirkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat PSBB.
Pemerintah menyadari, bila masyarakat terlalu dikekang dapat menimbulkan stres dan stres dapat menurunkan imunitas serta membuat tubuh menjadi lemah. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan