JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nasrul Abit meminta bupati yang daerahnya penghasil sawit untuk duduk bersama dengan pemerintah merumuskan regulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumberdaya Perkebunan.
Regulasi ini menurut Nasrul Abit sangat diperlukan karena kontribusi ekspor sawit terhadap APBN sangat signifikan jumlahnya, sementara kabupaten penghasil sawit umumnya masuk dalam daerah miskin dan tertinggal.
"Asosiasi Petani Kelapa Sawit mengungkap bahwa kontribusi ekspor minyak sawit terhadap APBN tahun lalu mencapai Rp80 triliun. Ini jumlah yang sangat signifikan bagi kabupaten-kabupaten penghasil sawit," kata Nasrul Abit, mewakili Ketua Umum Apkasi Israr Noer, saat menutup panel diskusi daerah penghasil sawit di Jakarta, Kamis (5/7).
Masalah mulai muncul ketika dana Rp80 triliun itu tidak mengalir ke daerah-daerah sentra penghasil sawit. Padahal menurut Bupati Pesisir Selatan itu, untuk menjaga proses produksi dan pendistribusian minyak sawit ke lokasi pelabuhan ekspor membawa konsekuensi semakin pendeknya usia infrastruktur daerah seperti jalan dan jembatan.
"Jembatan dan jalan sebagai andalan utama perekonomian daerah akan semakin cepat rusaknya, sementara biaya pemeliharaannya yang bersumber dari kontribusi ekspor sawit tidak diperoleh daerah," kata Nasrul Abit.
Kondisi ini harus segera diperbaiki dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten sesuai dengan potensi ekonomi yang dimilikinya. "Jalan keluarnya, harus ada regulasi khusus yang mengatur perimbangan keuangan daerah yang bersumber dari hasil subsektor perkebunan," saran Nasrul Abit. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Subsidi Energi Dipastikan Jebol
Redaktur : Tim Redaksi