Pemerintah Dukung Aceh Bangun RS dengan Dana Pinjaman

Senin, 30 Juni 2014 – 22:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA--Pemerintah mendukung konsep 'unik' pembangunan rumah sakit oleh Pemprov Aceh dengan pinjaman lunak (soft loan) dari Pemerintah Jerman. Dana pendamping pembangunan rumah sakit ini akan ditanggung oleh daerah, tanpa membebani APBN.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengharapkan konsep ini bisa jadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

BACA JUGA: Harga Bawang Rp 35 Ribu Per Kilogram, Pedagang Menjerit

"Ini bisa dilakukan untuk daerah-daerah dengan nilai pemasukan yang tinggi," kata Chairul di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/6).

Sementara itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengusulkan untuk membangun dua unit RS rujukan provinsi, lima unit RS regional/wilayah, 11 RS kabupaten/kota dengan total biaya 118 juta Euro.

BACA JUGA: Kredit Fikif, Eks Direktur PD BPR Sarimadu Kampar jadi Tersangka

Ini, kata Armida, berdasarkan hasil kajian berupa pinjaman 78 juta euro, dana pendamping 40 juta euro, dan ada hibah sebesar 3,7 juta Euro.

"Mekanisme pinjamannya adalah SLA (subsidiary loan agreement), yaitu pinjaman diteruskan kepada pemerintah daerah, tidak lewat Kementerian Kesehatan tetapi melalui Pemerintah Provinsi Aceh," ujar Armida.

BACA JUGA: Kontroversi, Patung Bung Karno Akhirnya Dipasang

Presiden SBY, lanjut Armida, meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) untuk memastikan pinjaman ini dapat menggunakan soft loan, mengingat skema yang ditawarkan adalah promotional loan.

"Apakah ini bisa atau tidak soft loan, tentu ada syarat yang harus kami follow up," ujar Armida.

Menurutnya, nilai strategis dari usulan Pemprov Aceh ini sangat baik dan  mendukung pencapaian publik untuk menaikkan taraf derajat kesehatan khususnya di Provinsi Aceh. Ia berharap cara ini dapat dikembangkan untuk daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat.

"Bisa diperoleh nilai tambah dalam  peningkatan kapasitas, termasuk manajemen rumah sakit, standarisasi pelayanan. Itu yang diharapkan dari usulan Pemprov," tandas Armida. (flo/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tegaskan Pergantian Kapolda DIY untuk Promosi Jabatan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler