jpnn.com - PEMRINTAH akan memfokuskan pelaksanaan program transmigrasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk pembukaan lahan bagi pertanian sehingga dapat menjadi sumber ketahanan pangan nasional.
Untuk medukung hal tersebut, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan bekerja sama secara lintas sektoral termasuk melibatkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga enjaga kawasan-kawasan transmigrasi yang berada di perbatasan.
BACA JUGA: Anas Bersyukur Dapat Dukungan Dari Akbar
Transmigrasi harus menjadi penopang pembukaan lahan baru pertanian yang memang kurang di Jawa. Program transmigrasi akan menjadi sumber ketahanan pangan nasional.”kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat membuka Seminar Nasional Ketransmigrasian dengan tema 'Bersama Transmigrasi Merajut NKRI' di Gedung Kemnakertrans, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).
Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 160 orang dengan menghadirkan pembicara diantaranya Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, M.A (Wakil Menteri PPN / Bappenas), Brigjen Wiyarto Asisten Teritorial AD mewakili Jenderal TNI Budiman (Kepala Staf Angkatan Darat), Drs. H. Longki L. Djanggola, M.Si (Gubernur Sulawesi Tengah / Daerah Tujuan) serta Marsekal Muda (Purn) Dr. Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS (Rektor UPN Jakarta yang juga anak transmigran dari Kabupaten Pringsewu Lampung).
BACA JUGA: Ngaku Jenguk, Hayono Isman Diperiksa Sebagai Saksi‎
Selain Seminar Nasional Ketransmigrasian, Menakertrans juga membuka secara resmi acara Musyawarah Nasional ke-III (Munas) Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI). PATRI merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh anak-anak transmigran seluruh Indonesia.
Menakertrans Muhaimin mengatakan untuk meningkatkan kualitas program transmigrasi sangat membutuhkan keterlibatan lintas sektoral antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umun dan Bappenas serta instansi terkait lainnya sehingga dapat mengembangkan daerah transmigrasi.
BACA JUGA: Desakan SDA Nonaktif di PPP Menguat
"Transmigrasi harus melibatkan semua pihak lintas sektoral sehingga ada kebijakan-kebijakan, mungkin melalui inpres dari sektor-sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, PU untuk lebih intens lagi menganggarkan untuk infrastruktur penopang kawasan transmigrasi," ujar Muhaimin.
Sementara itu, program transmigrasi juga akan dimanfaatkan untuk penguatan daerah perbatasan dimana Kemnakertrans akan mulai memberangkatkan transmigran dari anggota TNI pada tahun 2015 mendatang.
"TNI khusus untuk transmigrasi daerah perbatasan. Kita ingin melibatkan TNI terutama purnawirawan dengan kemampuan khusus seperti daya tahan, wawasan NKRI dan sebagainya," kata Muhaimin.
Program transmigrasi kelak akan dimanfaatkan untuk penguatan daerah perbatasan. Mulai 2015, Kemnakertrans akan memberangkatkan transmigran dari anggota TNI. “TNI khusus untuk transmigrasi daerah perbatasan. Kami ingin melibatkan TNI, terutama purnawirawan dengan kemampuan khusus, seperti daya tahan, wawasan NKRI dan sebagainya.”
Kerjasama ABRI dengan Kemnakertrans di wilayah perbatasan (territorial) perlu lebih ditingkatkan yang dikoordinasikan oleh BNPP. Hal tersebut untuk mengamankan perbatasan agar tidak terjadi konflik sosial, tidak ada gerakan sparatisme, tidak ada kegiatan illegal loging, illegal fishing, human trafficking, penyelundupan, dan lain-lain.
Pembangunan di kawasan perbatasan melalui penyelenggaraan transmigrasi selain berfungsi sebagai security belt juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya atauprosperity approach, sehingga akan tercapai keamanan dan persatuan kesatuan NKRI serta berfungsi sebagai penjaga patok-patok perbatasan negara
Pembangunan transmigrasi di wilayah perbatasan yang sudah dilaksanakan antara lain di Kepulauan Natuna, Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu), Kalimantan Timur (Nunukan), Papua (Arso, Tanah Merah dan Muting) serta NTT (Belu, Alor dan Timur Tengah Utara).
Penyelenggaraan transmigrasi yang pernah menjadi program unggulan pemerintah ini telah terbukti keberhasilannya yaitu diwujudkan melalui terbentuknya 104 permukiman transmigrasi (kimtrans) menjadi ibukota Kabupaten/Kota, 383 permukiman transmigrasi menjadi ibukota Kecamatan, 1.183 permukiman menjadi desa definitif dengan jumlah eks permukiman transmigrasi mencapai sekitar 3.330 permukiman.
Bahkan pada saat ini, telah berkembang nyata dengan terbentuknya dua permukiman transmigrasi yang menjadi ibukota provinsi yaitu kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan kota Bulungan/Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa permukiman telah menjadi sentra produksi pangan, perkebunan dan komoditas unggulan lainnya. (adv) (mas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini, Anas Bacakan Eksepsi
Redaktur : Tim Redaksi