jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pemerintah gagal mendeteksi dini wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah daerah.
Johan menyesalkan kembali mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia dengan ditemukannya penyakit tersebut pada 1.649 sapi ternak di Jawa Timur dan juga ditemukan di Aceh.
BACA JUGA: Strategi Kementan Atasi Wabah Penyakit Hewan
“Ini menunjukkan pemerintah gagal mengantisipasi masuknya penyakit ini. Padahal PMK merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia karena menimbulkan kerugian sangat besar baik ekonomi maupun sosial,” ujar Johan Rosihan dalam siarn pers pada Rabu (11/5).
Politikus PKS ini mendesak pemerintah untuk segera bertindak cepat dan tepat melakukan antisipasi meluasnya penyakit ini demi keamanan pangan nasional, apalagi sebentar lagi akan memasuki momen Iduladha.
BACA JUGA: Kebiasaan Pelihara Hewan Di Belakang Rumah Jadi Bom Waktu Wabah Penyakit
“Saya berharap pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya kebijakan impor daging sapi dan kerbau yang berasal dari negara-negara yang tidak bebas PMK. Hal ini berakibat fatal bobolnya pertahanan PMK,” ungkap Johan.
Lebih lanjut, Johan mendorong pemerintah melakukan isolasi pada daerah kabupaten/kota yang diidentifikasi sebagai sentra peternakan yang muncul suspect PMK.
BACA JUGA: Catatan Akhir Tahun 2021: Politikus PKS Johan Rosihan Soroti Harga Komoditas Pangan
Dia juga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah yang berisiko tinggi seperti daerah yang berbatasan dengan negara yang belum bebas PMK.
“Termasuk daerah pasokan penerima ternak dari berbagai pelabuhan di berbagai wilayah,” ujar Johan.
Johan mengingatkan pemerintah lebih serius mewaspadai ancaman PMK ini karena berdampak luas secara sosial ekonomi terhadap pembangunan peternakan di Indonesia.
“Saya mengingatkan wabah PMK ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita duga. Situasi ini akan memukul usaha peternakan rakyat sehingga upaya pengamanan maksimal terhadap usaha peternakan rakyat harus segera diprioritaskan,” tegas Johan.
Johan menyatakan tidak ingin wabah PMK menjadi ancaman baru yang menakutkan akibat kebijakan yang salah dan kinerja yang lambat dari pemerintah.
“Harus ada antisipasi yang sistematis, sebab penanganann wabah PMK ini memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menjelaskan ancaman wabah PMK akan menyebabkan rendahnya pertumbuhan populasi ternak serta akan meningkatkan risiko abortus dadakan di antara ternak-ternak produktif.
“Wabah PMK ini senantiasa menjangkiti sapi, kerbau, kambing, domba dan jenis-jenis hewan sebangsanya, yang juga bisa menular pada manusia,” ujar Johan.
Dia mengatakan kasus PMK yang ditemukan di Jawa timur dan Aceh semestinya mampu meningkatkan kewaspadaan dini secara nasional dan harus tingkatkan monitoring di seluruh daerah demi menjaga keamanan pangan nasional.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari