MAKASSAR - Wacana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu, mendapat respon baik dari sejumlah praktisi ekonomi. Menurut, pengamat ekonomi Sulsel, Sarkawi Rauf, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka akan ada beban anggaran yang cukup tinggi yang akan ditanggung oleh negara. Hal tersebut terjadi karena harga BBM dalam negeri terlalu rendah dibandingkan harga minyak dunia.
"Harga BBM memang harus naik. Tapi agar adil bagi mayarakat kalangan ekonomi rendah, maka pemerintah harus kembali mengucurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, sebaga langkah untuk mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat," kata Sarkawi.
Sarkawi menambahkan, jika memang harga BBM harus dinaikkan, idealnya, kenaikan harga BBM tersebut sekitar 1500 sampai 1000 rupiah.
Khusus untuk aspek stabilitas keamanan, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulsel, AKBP Muhammad Siswa, menyatakan bahwa dari sisi keamanan, langkah awal yang diambil oleh pihak kepolisian adalah melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak yang ingin mengambil keuntungan dari wacana ini. Seperti tindakan penimbunan BBM dan sebagainya.
Demikian juga dengan kemungkinan terjadinya gejolak massa akibat wacana ini sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Siswa menyatakan bahwa harus ada sosialisasi tentang alasan dan pertimbangan pemerintah tentang munculnya isyarat kenaikan harga tersebut, yang pastinya alasan tersebut untuk kebaikan rakyat.
"Persiapan awal, kami mengawasi dan berusaha mencegah adanya tindakan penimbunan BBM. Terus untuk antisipasi gejolak massa, seperti aksi unjuk rasa, kami dari Polda akan mengerahkan tenaga sekuat mungkin untuk tetap menjaga Kamtibmas di daerah ini, yang tetap mengedepankan pendekatan persuasif" kata Siswa saat dimintai konfirmasi, Jumat, 24 Februari.
Sementara itu, praktisi perbankan, Andi "Onny" Tenri Gappa, menilai, jika pemerintah tak menaikkan harga BBM, dapat dipastikan, inflasi yang tinggi akan terjadi tahun ini. Selain itu, harga BBM Indonesia yang terlalu murah, memberi peluang besar bagi para penyelundup untuk menjual BBM bersubsidi Indonesia ke luar.
"Beban negara untuk BBM sudah sangat besar. Tahun lalu saja, pemerintah telah mengeluarkan hampir Rp200 triliun untuk subsidi BBM," ungkapnya. Angka itu lebih besar dari pengeluaran APBN-Perubahan tahun 2011.
Untuk itu, langkah satu-satunya untuk mengurangi beban negara adalah, menaikkan harga BBM. "Dampak ril bila harga BBM tidak dinaikkan, pasti akan mengganggu neraca ekonomi, dan harga barang jasa pasti naik," ungkapnya.
Selain itu, harga BBM bersubsidi di Indonesia Rp4.500 terlalu jauh dibandingkan BBM dunia yang berkisar Rp10 ribu sampai Rp30ribu perliter. "Kalau terlalu sedikit, potensi penyelundupan BBM ke luar pasti besar. Selain itu, kita tidak yakin, semua industri tidak menggunakan BBM bersubsidi," tukasnya.
Jika subsidi BBM dikurangi, Zarkawi mengusulkan, anggaran yang tadinya untuk subsidi tersebut dialihkan untuk infrastruktur yang mendukung pengalihan BBM ke gas.
Sementara itu, Ketua Senat Fakultas Teknik Unhas, Thery Al-Ghifani mengatakan lembaga mahasiswa saat ini tengah mengkaji kebijakan rencana kenaikan BBM. Beberapa diskusi telah dilakukan, namun Thery Al-Ghifani mengungkapkan pihaknya belum bisa menentukan sikap apakah menolak atau menerima.
"Kami sementara mengkaji apakah kenaikan BBM menjadi Rp 6 ribu itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat atau tidak," katanya.
"Dari beberapa duskusi yang kami lakukan, arahnya kami berpendapat bahwa kebijakan menaikkan BBM yang akan dilakukan pemerintah belum tepat. Namun itu sebatas wacana sementara," tambahnya.
Lebih lanjut, Thery mengungkapkan jika kenaikan BBM tetap dilakukan pemerintah, maka mahasiswa dipastikan akan turun melakukan aksi protes. "Kalau kenaikan itu tidak sesuai dengan tujuan kesejahteraan rakyat maka pasti kami akan turun melakukan aksi," tegas Thery. (sbi-m04-iad)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bergemuruh Bagai Suara Pesawat Terbang
Redaktur : Tim Redaksi