jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengatakan pemerintah tidak boleh berkompromi terhadap trader gas modal kertas yang terlibat dalam penjualan gas bumi.
Alasannya, trader gas yang bermodal kertas inilah menjadikan konsumen harus membayar biaya energi sangat mahal.
BACA JUGA: 5 Hari Lumpuh, Bandara Ini Beroperasi Lagi
"Mestinya ESDM tegas, melarang trader tak punya infrastruktur beroperasi, bahkan jika perlu diberi sanksi hingga izin usahanya dicabut. Mereka masih menerima pasokan karena ada kedekatan ke orang dalam yang bisa menentukan pasokan gas itu diberikan," tegas Fahmy saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1).
Berdasarkan dokumen laporan keuangan Pertagas tahun 2014 yang terungkap ke media, menyebutkan Pertagas mengalirkan gas ke banyak trader gas. Untuk tahun itu saja, ada lebih dari 10 trader gas yang ‘bermitra’ dengan Pertagas.
BACA JUGA: Roadmap IHT Sudah Disesuaikan dengan Kemampuan Industri
Ironinya, sebagian besar dari para trader gas itu tidak memiliki infrastruktur gas bumi seperti yang disyaratkan pemerintah. Selain membuat harga gas semakin mahal, keberadaan trader gas modal kertas itu membuat infrastruktur gas bumi di Tanah Air tidak berkembang.
Trader gas yang menikmati aliran gas dari Pertagas berdasar laporan resmi Pertagas itu di antaranya adalah PT Bayu Buana Gemilang-TS (di pasok 6.480 miliar British thermal unit (BBTU), PT Java Gas Indonesia (6.060 BBTU), PT Sadikun Niagamas Raya (5.239 BBTU), PT Surya Cipta Internusa (6.140 BBTU), PT Walinusa Energi (4.562 BBTU), PT Alamigas Mega Energy (147 BBTU), PT Dharma Pratama Sejati (394 BBTU), PT IGAS (1,26 BBTU), PT Trigas (25,77 BBTU), PT Ananta Virya (1,5 BBTU), PT Mutiara Energi (3.625 BBTU), dan PT Jabar Energi dipasok (516 BBTU).
BACA JUGA: Tol Medan-Danau Toba Masih Lama
Fahmy mengungkapkan, para pelaku usaha di industri migas tahu bahwa sebagian besar trader gas yang disokong Pertagas tersebut tidak memiliki infrastruktur, baik berupa pipa maupun infrastruktur pendukung lainnya.
“Jika BUMN seperti Pertagas masih dikuasai oleh pemburu rente, harga gas tidak akan pernah turun. Upaya pemerintah untuk memperkuat daya saing industri dengan dukungan energi yang efisien akan sulit terwujud,” tegas Fahmi yang juga mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini.
Masih berdasar dokumen yang sama, selain mengalirkan gas ke trader tak bermodal alias calo gas, Pertagas sebenarnya juga menjual gasnya kepada konsumen langsung. Ada dua konsumen yang dilayani pertagas yaitu, pabrik pupuk PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebanyak 4.230 BBTU dan pabrik keramik PT Arwana AK ( 485 BBTU). Namun, dengan jumlah pasokan ke trader gas tanpa fasilitas jauh lebih besar, Pertagas secara tidak langsung telah dikuasai oleh calo gas.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Strategis (IRESS) Marwan Batubara menambahkan, pola seperti itu (menggandeng trader gas abal-abal) memang harus dihilangkan.
“Pertagas secara tidak langsung dikuasai calo gas. Semestinya Pertagas langsung menjual gasnya kepada pemakai. Kenapa pasokan gas harus diberikan ke trader dulu,mengapa tidak langsung ke pemakai saja agar harga bisa ditekan,” ujar dia.
Marwan menegaskan, pihaknya meminta Menteri ESDM Sudirman Said memaksimalkan fungsi pengawasan, agar praktek pemburu rente di gas bisa dihilangkan.
Pasalnya, dengan kondisi penjualan gas bertingkat tersebut jelas sangat merugikan konsumen dan bertolak belakang dengan upaya Presiden Jokowi untuk memangkas in efisiensi di berbagai sektor usaha.
“Jika pemerintah ingin berhasil, seharusnya pemburu rente di BUMN di berantas dulu, seperti di Pertamina melalui anak usaha Pertagas. Selama ini banyak konsumen gas seperti pabrik pupuk dan industri teriak harga gas bumi mahal, ini karena surat alokasi gas jadi barang dagangan antara trader gas. Menteri ESDM mesti tegas mengatasi masalah yang telah menciptakan kerugian besar bagi bangsa ini,” tegas dia. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Matik Yamaha Tetap Berjaya, Perempuan Jadi Incaran
Redaktur : Tim Redaksi