"Dalam UU MK disebutkan, adapun UU yang dapat diuji apabila ada kerugian konstitusional pemohon yang terlanggar," kata Mualim saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 34 Undang-undang KPK Nomor 32 tahun 2002 di Gedung MK, Kamis (28/4).
Menurut Mualim, para penggugat tidak menjelaskan secara tegas apakah materi muatan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut telah menegaskan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
"Menurut Pemerintah para pemohon tidak dalam posisi atau keadaan yang demikian," tuturnya dihadapan majelis hakim yang diketuai Ahmad Sodiki.
Dikatakanya, pihak yang tepat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini, adalah Ketua KPK, Busyro Muqoddas.
"Jika anggapan para pemohon tersebut benar adanya, maka menurut Pemerintah yang semestinya mengajukan permohonan pengujian tersebut adalah para pihak yang telah terpilih menjadi pengganti Pimpinan KPK (Busyro Muqoddas)," ujar Mualim.
Menurutnya, berlakunya Pasal 34 UU KPK dalam implementasinya tidak menimbulkan keraguan, kerancuan, kerugian, mapun dalam posisi yang tidak dapat dilaksanakanHal tersebut ditandai dengan adanya Keputusan Presiden RI Nomor 120/P tahun 2010.
"Untuk itu, kami minta majelis hakim menolak permohonan pihak pemohon," tandas Mualim.
Diketahui, gugatan ini didasarkan ditentukannya masa jabatan Ketua KPK, Busyro Muqoddas oleh DPR RI, hanya satu tahun.
Pihak penggugat dalam hal ini ICW dan LBHI menilai DPR tak berhak menentukan masa jabatan Busyro hanya satu tahun, karena beradasarkan UU KPK Pasal 34, masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun
BACA JUGA: Ketua MA Resmikan 14 Pengadilan Tipikor
(kyd/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Djoko: NII Belum Ancam Kedaulatan
Redaktur : Tim Redaksi