jpnn.com - JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah terus menjaga ketersediaan beras nasional dengan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP).
Hal tersebut merupakan upaya menjaga keseimbangan di semua rantai pasok hulu hilir.
BACA JUGA: Pemerintah Bakal Perpanjang Penyaluran Bansos Beras, Ini Alasannya
Pemerintah memperhatikan keseimbangan mulai dari tingkat petani, pemasok sampai konsumen sebagai upaya membangun ekosistem pangan yang tidak berat sebelah, sehingga semua lini tidak terjadi gejolak berlebih.
“Meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, tetapi kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif. Karena itu, pemerintah menyeimbangkan kekurangan tersebut dengan kebijakan importasi,” ujar Arief.
BACA JUGA: Bapanas dan MUI Berkolaborasi Menguatkan Tata Kelola Sistem Pangan
Menurutnya, kebijakan tersebut adalah pilihan terakhir agar ketersediaan beras tetap terjaga.
“Walaupun sangat pahit, importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin kebijakan ini tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini,” katanya.
BACA JUGA: Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi Raih Penghargaan The Indonesian Next Leader
Arief menegaskan bahwa importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu harga di tingkat petani.
“Salah satu indikasinya bisa dilihat dari NTPP saat ini adalah yang tertinggi senilai 116,16. Ini yang membuat petani bersemangat untuk menanam,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Oktober 2022 NTPP tercatat mulai bangkit melampaui angka 100. Saat itu, NTPP ditetapkan 100,41 dan makin bertumbuh selama tahun 2023.
Indeks rerata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55. Terkini, NTPP di Januari 2024 berada di 116,16.
“Pertumbuhan NTPP seperti ini mengartikan sedulur petani tanaman pangan semakin sejahtera. Langkah importasi yang dilakukan pemerintah tidak begitu berdampak negatif. Ini karena kita memastikan importasi yang dilakukan adalah importasi yang terukur dan sesuai kalkulasi, serta hanya dipergunakan untuk pelaksanaan program pemerintah saja,” ujar Arief.
Menyambut panen raya yang diperkirakan pada Maret 2024 mendatang, Arief mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Pertanian serta stakeholder terkait lainnya akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal, untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani dan pada saat yang sama, pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri dapat terpenuhi dengan baik.
“Saat ini, kami mempersiapkan CPP jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan CPP tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi antara lain penyaluran bantuan pangan, operasi pasar, dan keadaan darurat,” tuturnya.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Namun, sejak tanggal 8 Februari hingga 14 Februari 2024, bantuan pangan beras tersebut dihentikan sementara dan akan kembali dilanjutkan pada 15 Februari 2024 setelah pencoblosan Pemilu 2024.
“Sesuai arahan Bapak Presiden memang disampaikan kami harus hargai proses pemilu sehingga diputuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras ini," katanya.
"Namun, khusus program lain selain bantuan pangan pemerintah tetap berjalan untuk kebutuhan masyarakat luas. Pengiriman beras ke pasar tradisional, modern market outlets, Pasar Induk Beras Cipinang, tetap harus,” imbuh Arief.
Adapun bantuan pangan beras merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Upaya ini berkorelasi dalam menjaga stabilitas inflasi. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Dengan menggandeng pemerintah daerah, operasi pasar murah melalui GPM terus menerus diadakan.
Dari permulaan tahun ini sampai 31 Januari 2024, GPM telah dilaksanakan sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 31 provinsi dan 85 kabupaten/kota. Kemudian khusus untuk bulan Februari 2024, GPM dijadwalkan akan digelar sebanyak 200 kali dengan dengan gelontoran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua lini pasar sebanyak 200 ribu ton tiap bulannya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan