JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menengarai adanya motif politik di balik tuntutan kenaikan upah buruh yang menurutnya semakin tak masuk akal. Bahkan, ada kecenderungan aksi untuk menuntut kenaikan upah buruh meningkat di daerah-daerah yang hendak menggelar Pilkada.
Siti mengatakan, motif politik di balik aksi kenaikan upah buruh begitu nyata terlebih lagi menjelang 2014 ini. “Mayoritas buruh sebenarnya hanya ikut-ikutan. Siapa sih yang tidak mau gaji naik? Doktrin seperti itu yang digunakan pihak-pihak tertentu sehingga buruh akhirnya mau turun ke jalan," ujar Siti, Senin (4/2) menanggapi semakin maraknya aksi menuntut kenaikan upah buruh di sejumlah daerah, terutama di kawasan DKI, Banten dan Jawa Barat.
Namun ia mengingatkan kalangan buruh agar tidak mudah terprovokasi. Sebab, lanjut Siti, bisa jadi hanya pihak tertentu saja yang mengambil keuntungan dari aksi buruh menuntut kenaikan upah.
Salah satu yang perlu dipertimbangkan buruh, lanjut Siti, adalah kemungkinan relokasi pabrik karena pengusaha tak kuat lagi membayar upah. "Padahal, kalau perusahaan bangkrut atau memilih hengkang ke luar negeri atau daerah lain, imbas yang paling besar justru pada buruh itu sendiri,” ulasnya.
Ia mencontohkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI, Jabar dan Banten yang mencapai 40 persen, telah berimbas langsung pada kelangsungan usaha sejumlah pabrik. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ancang-ancang hengkang ke Myanmar atau Vietnam untuk mencari upah buruh yang murah.
Sayangnya, lanjut Siti, pemerintah tak bisa berbuat banyak dalam memberikan solusi yang bisa memuaskan buruh tanpa membebani pengusaha. "Tidak ada yang salah dengan kenaikan upah buruh. Namun harus diingat, jangan sampai para buruh hanya menjadi korban kebijakan populis pemerintah saja. Kalau akhirnya terjadi PHK besar-besaran, apakah pemerintah sudah siap?” pungkasnya. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didesak Bongkar Kejanggalan Pajak SBY
Redaktur : Tim Redaksi