jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu penyebab utama realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit pekebun rakyat hanya tercapai 30 persen dari target 180 ribu hektare adalah regulasi.
Untuk itu Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengkaji ulang sejumlah peraturan yang ada.
BACA JUGA: Pemerintah Akan Tingkatkan Dana Replanting Sawit Menjadi Rp 60 Juta per Hektare
Presiden menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat bersama jajarannya membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2).
"Tadi diminta mengkaji ulang Peraturan Menteri Pertanian. Sawah, kebun rakyat tidak bisa replanting karena diminta dua hal. Satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ujar Airlangga dalam keterangannya.
BACA JUGA: Gandeng Jepang, Pemerintah Kembangkan Kawasan Berorientasi Transit di Jabodetabek
Pemerintah, kata Airlangga, berencana meningkatkan dana replanting dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare.
Kenaikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu empat tahun untuk berbuah.
BACA JUGA: Pelarangan Pekerja Migran Indonesia ke Inggris Dicabut, Julian: Kami Berterima Kasih
Dengan dana yang lebih besar diharapkan pekebun dapat mengatasi kesulitan finansial selama menunggu tanaman baru berproduksi.
"Dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dari para pekebun itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun ke-4, sehingga dananya Rp 30 juta itu hanya cukup mereka hidup di tahun pertama beli bibit dan hidup di tahun pertama," katanya.
Airlangga juga juga mengemukakan permasalahan lain yang masih menjadi hambatan bagi pekebun rakyat. Yakni, ketelanjuran lahan.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian masalah ini, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetapi belum terlaksana dengan baik.
Rapat juga membahas rencana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat.
Airlangga menyebut rapat akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut mengenai isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bansos Rawan Dipolitisasi Jelang Pemilu, KPK Beri Peringatan ke Pemerintah
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang