jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait moratorium Ujian Nasional (UN).
Sebab, wacana yang sempat digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy malah dianulir sendiri oleh pemerintah selepas rapat kabinet kemarin.
BACA JUGA: Anak Buah Ken Dwijugiasteadi Digarap KPK
“Pemerintah tidak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat,” jelas Fikri jelang rapat kerja dengan Mendikbud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (8/12).
Fikri menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR, adalah hal yang tidak baik.
BACA JUGA: Kemenpar Umumkan Top 10 Kota Berdaya Saing Pariwisata
Karena menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.
"Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. Namun, ternyata kemudian wapres menyatakan menolak proposal mendikbud itu,” jelas Fikri.
BACA JUGA: Ikut Berduka, Insa Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Aceh
Karena itu pihaknya berharap Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Tambah Dukungan 6 Kompi Personel ke Aceh
Redaktur : Tim Redaksi