jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai masih gagap dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Kebijakan lentur sangat dibutuhkan agar bisa beradaptasi di era revolusi industri 4.0.
Guru Besar Fakultas Ekonomika Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, ke depan arahnya berupa platform yang bersifat multi sisi. Dampaknya juga akan menghilangkan pekerjaan.
BACA JUGA: Jokowi Ragukan Prediksi soal 800 Juta Orang Kehilangan Kerja
"Dua per tiga pekerjaan akan hilang, tetapi jenis pekerjaan akan semakin banyak," ujarnya dalam diskusi Penyiapan SDM dan Infrastruktur Pendukung Memajukan Industri yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi Politik, Rabu (4/4), di Jakarta.
Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra dan Deputi III Kantor Staf Presiden Deni Puspa juga menjadi pembicara dalam diskusi itu.
BACA JUGA: Kelakar Jokowi dan Airlangga soal Angka 4
Rhenald mengatakan, sekarang banyak aktivitas beralih ke internet. "Percuma menutup Doli, Alexis atau Kramat Tunggak. (lokalisasi) Sudah beralih ke HP kita," ujarnya.
Pada kondisi berubah itu, regulasi lama tidak bisa berlaku lagi. Perusahaan-perusahaan lama harus beradaptasi dengan kondisi itu agar bisa beradaptasi.
BACA JUGA: Praktisi SDM Perlu Antisipasi Perkembangan Teknologi Digital
Deni Puspa mengatakan, strategi Kementerian Perindustrian dan pemerintah pada umumnya sudah tepat. Dalam situasi berubah, tidak bisa membuat strategi spesifik.
Pemerintah kembali ke dasar dengan membenahi sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi.
Regulasi harus dibuat lentur agar bisa beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Jika regulasi terlalu kaku, Indonesia akan sulit bersaing.
Padahal, daya saing amat dibutuhkan untuk mengembangkan industri. Penanam modal tidak mau datang ke daerah atau negara yang tidak berdaya saing atau kaku regulasinya.
Industri perlu dikembangkan agar Indonesia bisa mengekspor. Indonesia butuh ekspor untuk mendapatkan valas.
Pemerintah juga mengembangkan infrastruktur agar menunjang aktivitas industri.
Tidak kalah penting, pembangunan sumber daya manusia. Sebab, SDM menjadi faktor pokok dalam setiap kegiatan industri dan sektor lain.
Eka mengatakan, kementerian perindustrian sudah tepat. Paling hal itu tercermin dari serapan tenaga kerja sektor manufaktur yang meningkat dari 16 juta menjadi 17 juta.
Pemerintah sudah mulai membenahi kebijakan industri. Di masa lalu, industri dikembangkan terpisah dengan perekonomian lain. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasir Minta Kampus Antisipasi Munculnya Pekerjaan Baru
Redaktur & Reporter : Adil