jpnn.com - JAKARTA – Pemotongan belanja menjadi pilihan sulit di tengah defisit anggaran. Hal itu tak lepas dari penerimaan pajak pemerintah yang terancam seret. Itu terjadi karena DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak.
Jika itu yang terjadi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memanfaatkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa ) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun lalu sebesar Rp 26,1 triliun.
BACA JUGA: SUPER! Jurus Jitu Jokowi Saingi Negara Tetangga
Di mana, senilai Rp 20 triliun bersifat cair. Silpa sebanyak itu akan dimanfaatkan dalam APBN Perubahan 2016 khususnya mengakomodasi pembiayaan tahun ini.
Kemenkeu masih yakin parlemen hanya menunda pengesahan RUU menjadi UU. Pengesahaan RUU menjadi UU penting sebagai payung hukum pelaksanaan program tax amnesty dengan potensi mendatangkan penerimaan pajak Rp 100 triliun tahun ini. ”Pemerintah menunggu proses pembahasan DPR soal RUU Tax Amnesty,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro. (far/jos/jpnn)
BACA JUGA: IHSG Februari Berakhir di Zona Hijau
BACA JUGA: Pernyataan Menteri Sudirman Bikin Panas Dua Professor Maluku
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mandiri Tunas Finance Catat Penjualan Kredit Rp 3,2 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi