jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono mengkritisi sikap para pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang kini getol minta tetap ada rekrutmen guru PNS.
Eko heran dengan sikap PGRI yang tidak sepakat bila pemerintah hanya melakukan rekrutmen guru berstatus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
BACA JUGA: DPR Tolak Kebijakan Pemerintah Hentikan Rekrutmen Guru PNS
"Ini lucu sekali. Bukannya dulu ketum PGRI yang ngeyel minta PPPK?," kata Eko kepada JPNN.com, Senin (4/1).
Dia teringat beberapa tahun lalu, Ketum PHK2I Titi Purwaningsih sempat adu argumen dengan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi soal status PNS.
BACA JUGA: Semua Pencari Kerja Diarahkan ke PPPK, Pemerintah Bikin Cemas Para Guru Muda
PHK2I menolak diangkat PPPK dan akhirnya sebagai bentuk protes, mereka tidur di depan Istana negara. Sayangnya, Titi malah ikut PPPK dan sekarang menunggu SK.
"Dunia ini sudah kebalik-balik. Dulu yang minta PPPK Bu Unifa. Kenapa kok sekarang enggak mau. Memang lidah tidak bertulang," ujarnya sinis.
BACA JUGA: Amien Rais: Bagi Oposisi, Ini Adalah Lonceng Kematian
Eko melihat kebijakan pemerintah yang mengarahkan seluruh formasi guru ke PPPK, sama artinya pemerintah mengajarkan masyarakat bersikap diskriminatif, tidak adil, dan melupakan sejarah.
"Bukankah guru tidak tetap (GTT) itu bersejarah? Artinya dia pernah kerja puluhan tahun tetapi diabaikan," cetusnya.
Eko juga masih ingat jelas ketika PHK2I audiensi dengan PB PGRI agar menolak PPPK.
Namun, faktanya PGRI ngotot agar honorer mau ikut tes PPPK. Sehingga aneh kalau sekarang teriak-teriak menolak bila pemerintah hanya merekrut guru PPPK.
"Catat ya, yang minta PNS itu hanya PHK2I, bukan PGRI. Karena perjuangan kami jelas, PPPK no, PNS yes. Sayang perjuangan ini ternodai dengan ikutnya Bu Titi dalam seleksi PPPK Februari 2019 dan dinyatakan lulus," tandas Eko Mardiono. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad