jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), meski saat ini tengah berlaku masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurut Menko Muhadjir, sekolah tatap muka harus tetap menjadi opsi utama yang dipilih pemerintah daerah daripada pembelajaran daring.
BACA JUGA: Imbauan Kemendikbudristek Soal Sekolah Tatap Muka, Ortu, Guru, dan Kepsek Wajib Baca
Dengan catatan, daerah harus berada di dalam zona aman, serta dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah khususnya Satgas Covid-19.
"Dengan kondisi saat ini, belajar tatap muka masih dibutuhkan. Masih sangat penting. Karena itu kalau tatap muka masih sangat dimungkinkan dan sangat aman, maka laksanakan itu (proses pembelajaran tatap muka)," ujarnya, Jumat (9/7).
BACA JUGA: Kemendikbudristek dan Kemendagri Satu Suara soal Sekolah Tatap Muka
Mantan Mendikbud itu menegaskan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring hanya dilakukan apabila suatu wilayah dalam keadaan darurat Covid-19 yang membahayakan peserta didik.
"Jangan ikut-ikutan kemudian semuanya berjalan daring. Daring itu yang terpaksa dalam suasana Covid-19 yang sangat mengancam anak-anak sekolah. Kalau betul-betul bisa dipastikan aman, sebaiknya tetap tatap muka," tegasnya.
BACA JUGA: Situasi Gawat, Organisasi Guru Minta Kepala Daerah Setop Uji Coba Sekolah Tatap Muka
Karena itu, Muhadjir meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi zona Covid-19 di wilayahnya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah perlu dengan bijak menentukan wilayahnya dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang aman untuk menjalankan sekolah tatap muka.
"Saya minta pemerintah daerah jangan hanya cari aman, yang penting enak, enak daring enggak usah mengurus sekolah. Itu enggak bagus. Kalau sekolah bisa menyelenggarakan tatap muka secara aman, itu sebaiknya ya pilih sekolah tatap muka," tuturnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad