jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan suhu global dan perubahan iklim yang terjadi akibat meningkatnya emisi karbon, menimbulkan bencana di seluruh belahan bumi ini.
Untuk itu, berbagai kebijakan global guna mengontrol emisi karbon, didorong untuk segera diimplementasikan di seluruh dunia.
BACA JUGA: Dr. Amaliya: Produk Tembakau Alternatif Bukan Pemicu Masalah Kesehatan Gusi
Di Indonesia, pada 2023 ini pemerintah telah menaikkan target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dari 29% menjadi 31,8% untuk menuju karbon netral pada 2060 atau lebih cepat.
Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan tindakan kolektif dari semua pihak guna membangun ekosistem yang berdaya-guna.
BACA JUGA: Pupuk Kaltim Edukasi Para Petani di Ponorogo dengan Pemupukan Berimbang
“Pemerintah sudah punya tahapan-tahapan rencana jangka panjang untuk mengatasi hal ini. Masalah lingkungan ini juga masuk dalam 7 prioritas nasional rencana kerja pemerintah tahun 2024. Targetnya salah satunya adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,7 persen,” ujar Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud dalam seminar Sustainable Construction yang diadakan Tatalogam Group di Pameran IndoBuildTech 2023, ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (5/6).
Nicodemus menjelaskan, ada 3 dampak perubahan iklim yang berkaitan dengan sektor perumahan dan permukiman. Yang pertama adanya peningkatan atau penurunan curah hujan.
BACA JUGA: Pelayanan Satpam BTN Syariah Dinilai Memuaskan, Ini Salah Satu Penyebabnya
Kemudian peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Dan yang terakhir, peningkatan tinggi muka laut.
Dampak ini yang kemudian menjadi tantangan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan konstruksi di tanah air.
“Solusi atas tantangan tadi adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Tantangan dan solusi ini kemudian harus diimplementasikan di lapangan. Caranya dengan menerapkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan pada semua paket-paket pekerjaan PUPR,” terang Nicodemus.
Upaya Kementerian PUPR disambut baik oleh Vice President Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi.
Dia menyebut, masalah perubahan iklim dan pemanasan global bukan sekadar masalah pemerintah saja. Semua elemen masyarakat harus terlibat menjaga keberlangsungan lingkungan, demi generasi yang akan datang.
“Jadi ini bukan tanggungjawab pemerintah saja. Semuanya harus terlibat. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ancaman pemanasan global dan perubahan iklim itu nyata dan sudah bisa dirasakan sekali belakangan ini. Untuk itu kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bergabung bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan kita,” terang Stephanus.
Stephanus menambahkan, kolaborasi antara pelaku industri dan saling berbagi informasi penting untuk memetakan emisi yang dilepaskan dalam ekosistem rantai nilai agar dapat merumuskan langkah-langkah berbasis sains untuk mengambil tindakan dekarbonisasi.
Hal yang sama dilakukan Tatalogam Group bersama Pusat Industri Hijau (PIH), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian.
Stephanus menjelaskan, Urban Heat Island merupakan sebuah fenomena peningkatan suhu lingkungan suatu wilayah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya.
Kondisi ini diakibatkan oleh banyaknya radiasi matahari yang terpantulkan dan terserap oleh lingkungan dari bidang-bidang infrastruktur sebuah wilayah, seperti permukaan jalan, permukaan dinding, dan permukaan atap sebuah bangunan.
“Semua elemen yang terlibat dalam pembangunan, baik itu pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat luas sudah seharusnya bergerak bersama. Sehingga dengan begitu dampak negatif yang timbul akibat pembangunan infrastruktur yang memperparah kondisi lingkungan dan kesehatan pengguna bangunan, dapat dicegah,” terang Stephanus.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelajari Industri Hijau di Tanah Air, Puluhan Mahasiswa Australia Kunjungi Pabrik Tatalogam Group
Redaktur & Reporter : Yessy Artada