Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pada hakekatnya para waria juga membutuhkan penanganan dan perhatian sebagai upaya membangun serta mengembangkan kemandirian mereka. Sehingga kaum minoritas tersebut dapat hidup normal dalam melakukan aktivitas di tengah–tengah masyarakat. "Pertemuan kali ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terhadap waria," ujar Salim saat sambung rasa di Panti Bina Insan Cipayung, Jakarta.
Sambung rasa dengan waria ini baru pertama kali dilakukan kementerian yang sembar "dibubarkan" saat era Presiden Abdurrahman Wahid. Sebanyak 750 orang waria yang tergabung dalam Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) tersebut berasal dari lima wilayah di Jakarta.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Sonny W. Manalu menjelaskan, pertemuan dalam bentuk sambung rasa tersebut dilakukan sebagai upaya membangkitkan motivasi dan semangat hidup bagi waria. Diharapkan para waria dapat melakukan perbaikan hidup khususnya menghindari prilaku yang menyimpang secara sosial di tengah masyarakat.
"Bantuan tersebut akan diberikan kepada waria yang sudah terseleksi sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Adapun manfaat bantuan UEP tersebut disesuaikan berdasarkan minat, bakat, dan proposal yang mereka ajukan. Sementara pemanfaatan bantuan kebutuhan dasar waria dapat digunakan untuk penambahan gizi dan nutrisi serta akses pelayanan kesehatan," ujar Sonny.
Menurutnya, untuk mendapatkan bantuan para waria harus mengikuti beberapa tahapan. Dengan begitu, pemanfaatan bantuan benar-benar tepat sasaran, manfaat, dan penggunaan. Ia melanjutkan, bagaimana pun waria Indonesia, yang kini sudah mencapai 31.000 orang di seluruh Indonesia, merupakan WNI. Mereka memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian pemerintah di dalam upaya memperbaiki kehidupan. (cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bisa Melihat Lagi Berkat Mata Bionik
Redaktur : Tim Redaksi