jpnn.com - JAKARTA - Komite Energi Nasional (KEN) meminta pemerintah mendorong peningkatan kegiatan survei Seismik untuk mendongkrak produksi Migas Nasional. Dengan begitu investor di industri ini memiliki gambaran jelas mengenai peta cadangan untuk dieksplorasi.
"Selain bertujuan mengurangi biaya, pemerintah juga diharapkan mengedepankan jasa survei seismik lokal yang diyakini memiliki harga dan kualitas kompetitif," kata anggota KEN Rovicky Dwi Putrohari melalui siaran persnya, Selasa (18)10).
BACA JUGA: Maak! Harga Cabai Merah Naik Tajam
itu disampaikannya menyikapi penurunan lifting migas nasional karena rendahnya kinerja survei seismik didasarkan data Satuan Kerja Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Rendahnya aktivitas survei seismik juga menjadi salah satu penyebab rendahnya cadangan terbukti Migas (proven reserve).
Tercatat, sampai paruh pertama tahun ini, aktivitas survei seismik baru mencakup dua kegiatan. Padahal dalam dokumen rencana kerja dan anggaran (work plan and budget) KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), survei ditargetkan mencapai 33 kegiatan. Survei non-seismik juga terpuruk dari rencana sebesar 13 kegiatan, realisasinya hanya 4 kegiatan.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Miliki Strategi Mumpuni Hadapi MEA
Karena itu, tambah Rovicky, ada beberapa kendala dalam realisasi program kerja KKKS dan SKK Migas. Salah satunya memang alasan klasik, rendahnya harga minyak yang tidak diikuti turunnya harga atau biaya yang dikenakan dari perusahaan "oil-services".
Menurut dia, dibandingkan dengan 2 tahun lalu, harga minyak sudah sekitar 50%-nya. Namun biaya servis masih bertahan di sekitar 60-70 Dollar AS per Barrel harga saat itu.
BACA JUGA: Bu Ani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp 1,4 Triliun
“Selain itu karena beberapa kapal serta tool/equipment yang sudah terlanjur dieksport menjadikan biaya mobilisasi lebih tinggi,” ungkap Rovicky yang juga mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI).
Artinya, lanjut dia, operator Migas tidak mampu menurunkan biaya setara dengan turunnya harga minyak. “Tentunya isunya menjadi sensitif ketika cost recovery perbarel ekivalen menjadi relatif tinggi,” tambahnya.
Melihat itu, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi meminta pemerintah untuk menyertakan aspek local content (Muatan Lokal) dalam kepengusahaan industri Migas seperti yang sedang digalakkan.
Ia menyebutkan, beberapa kontraktor lokal baik BUMN maupun kontraktor swasta lainnya harus diberikan porsi lebih dalam berinvestasi jasa survei seismik.
Kurtubi berharap sumber daya lokal harus diutamakan dalam industri hulu dan hilir migas, baik onshore maupun offshore. Namun ia pesimistis jika payung hukum dalam sektor ini masih belum memberikan kepastian, realisasi kegiatan seismik migas atau investasi secara umum dalam eksplorasi akan terus anjlok.
“Itu akan berdampak juga dengan anjloknya penerimaan dan penemuan cadangan baru migas. Anjloknya realisasi seismik, atau realisasi pengeboran eksplorasi. Sehingga nyaris tidak ada penemuan cadangan baru yang signifikan,” tegas Kurtubi.
Ia menilai, sistem (UU Migas) yang berlaku sekarang merugikan negara sekaligus investor. Untuk itu, DPR akan berusaha keras mempercepat revisi UU Migas. Agar banyak hal-hal yang dievaluasi termasuk memprioritaskan kontraktor dan jasa survei lokal baik dalam usaha survei seismik maupun kegiatan usaha lainnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bersama GE, KAI Tingkatkan Infrastruktur
Redaktur : Tim Redaksi