Pemerintah Pusat Perlu Turun Tangan

Kasus GKI Yasmin Bogor

Kamis, 25 Oktober 2012 – 06:52 WIB
JAKARTA - Persoalan kerukunan antarumat beragama masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas agama.

Beberapa masalah itu antara lain kasus GKI Taman Yasmin di Bogor, kasus Jamaah Ahmadiyah, dan pengikut Syiah. Kemarin (24/10), perwakilan dari sejumlah kelompok yang memberi perhatian pada kerukunan beragama melakukan audiensi dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum Albert Hasibuan.

Mereka antara lain Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, perwakilan GKI Yasmin Bona Sigalingging, perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Ghazali (Bogor) Zulkarnain, dan Ketua Program Monitoring Kebebasan Hidup Beragama Wahid Institute M. Subhi.

Febi mengatakan, kasus kerukunan hidup antarumat beragama perlu ada keterlibatan dari pemerintah pusat. Seperti dalam kasus GKI Yasmin, pemerintah tak bisa lepas tangan. "Agama adalah urusan pemerintah pusat," katanya.

M. Subhi mengatakan, sebaiknya kasus tersebut memang langsung ditangani pemerintah pusat. Sikap dari presiden juga ditunggu terkait dengan jaminan kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi. "Kita berharap kasus ini dikembalikan ke presiden," katanya.

Saat ini, perkembangan yang terjadi adalah berkaitan dengan relokasi GKI Yasmin. Yakni dari Jalan KH Abdullah bin Nuh Nomor 31 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, ke Jalan Doktor Sumeru 33, Kota Paris, Bogor. Namun rencana yang diusulkan Walikota Bogor itu ditolak warga Kota Paris.

Penolakan itu disambut positif perwakilan GKI Yasmin Bona Sigalingging. "Warga Kota Paris rupanya sadar hukum sehingga menolak usulan walikota untuk merelokasi bangunan gereja," ujarnya. Relokasi dinilai tidak akan menyelesaikan masalah, namun hanya memindahkan masalah.

Albert Hasibuan pun memberikan sinyal yang menyetujui penolakan relokasi itu. Alasannya, hal itu tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Ombudsman. "Pandangan saya, mendengar pemikiran dari teman-teman, saya setuju dan berharap keadaannya bisa menjadi lebih baik," katanya.

Mantan komisioner Komnas HAM itu mengatakan, dirinya sudah memberikan saran kepada Presiden SBY. Albert yakin persoalan tersebut bisa selesai dengan baik. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Tak Mau Pamerkan Jumlah Hewan Kurban

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler