JAKARTA - Pemblokiran jalan oleh para warga korban lumpur Lapindo mendapat perhatian pusat. Pemerintah pusat bersiap untuk memfasilitasi penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada warga korban lumpur.
Menko Kesra Agung Laksono mengungkapkan, pemerintah mencermati aksi blokade jalan tersebut. "Kami sedang menugaskan menteri PU (Djoko Kirmanto) untuk follow up-nya, karena selama ini PU yang menangani," kata Agung seusai mengikuti upacara penyambutan Perdana Menteri Selandia Baru John Key di Istana Merdeka, kemarin (17/4).
Menurut Agung, penyelesaian pembayaran ganti rugi tersebut harus sama antara area terdampak dengan luar peta area terdampak. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan presiden (perpres).
"Pemerintah sudah siap untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya yang di luar peta terdampak. Hanya ketentuan dalam perpres itu harus bersama-sama dengan yang di dalam peta terdampak yang menjadi tanggng jawab Lapindo," papar Agung.
Sebagai contoh, kata dia, jika di area terdampak sudah dibayar tiga perempat, maka yang berada di luar juga tiga perempat. " Ini yang sekarang sedang diupayakan supaya bisa match. Pak Djoko ditugaskan untuk menyeimbangkan, mengatur tempo pembayaran agar berbarengan," terang mantan ketua DPR itu. "
Sebelumnya, pada 5 April lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Perpres No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Perpres No. 14 /2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Pepres baru ini memperluas wilayah yang dimasukkan dalam wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak (PAT).
Dalam pasal 15B ayat (1) disebutkan, wilayah penanganan luapan lumpur di luar PAT adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Batas-batasnya adalah sebelah utara di tanggul batas Peta Area Terdampak; sebelah timur di jalan tol ruas Porong - Gempol; sebelah selatan di Kali Porong; dan sebelah barat batas Desa Pejarakan dengan Kelurahan Mindi. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Interogasi Wartawan, Kapolres Sumedang Ditegur Mabes
Redaktur : Tim Redaksi