jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan pemerintah RI tidak boleh bersikap lembek kepada Tiongkok terkait persoalan perairan Natuna.
Menurut Neta, karakter Tiongkok selama ini memang sangat dikenal dengan gaya nekatnya yakni terobos dulu, negosiasi belakangan.
BACA JUGA: Berita Terbaru Seputar Pasukan Siaga Tempur Pengamanan Laut Natuna
Dia menambahkan pemerintah Tiongkok lebih berani lagi karena menganggap investasinya sudah sangat banyak di Indonesia. Bahkan, katanya, Tiongkok menganggap Presiden Jokowi sangat membutuhkan keberadaan mereka, terutama dalam membangun Indonesia dan menghadapi Amerika Serikat.
“Jika sikap Tiongkok ini terus dibiarkan Indonesia akan kedodoran dalam menjaga teritorial dan wibawa bangsanya. Dalam jangka panjang akan mengganggu keamanan Indonesia," kata Neta, Sabtu (4/1) malam.
BACA JUGA: TNI Kerahkan Alutsista untuk Operasi Siaga Tempur di Perairan Natuna
Oleh karena itu, Neta menegaskan sikap tegas pemerintah Indonesia sangat diperlukan. Menurut dia, harus dipisahkan antara persoalan investasi dan teritorial. "Investasi di satu pihak dan teritorial di pihak lain," tegasnya.
Neta menegaskan, untuk menjaga keamanan wilayahnya pemerintah RI harus tetap mengacu pada konvensi PBB tentang hukum laut yang sudah diratifikasi Indonesia.
BACA JUGA: Nelayan Natuna: TNI Seharusnya Lakukan Hal Sama Seperti Coast Guard Tiongkok
“Siapa pun yang melanggar harus ditindak TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga wilayah perairan Indonesia," kata Neta.
Dia menilai Sebab persoalan Natuna belakangan ini terlihat makin rumit. Selain klaim Tiongkok atas perairan Natuna, kata dia, nelayan-nelayan Indonesia sudah berkali-kali melaporkan bahwa cukup banyak nelayan Tiongkok mengambil ikan di sana.
Di sisi lain, lanjut Neta, Tiongkok diduga hendak membentangkan kabel bawah laut di sekitar Natuna. Dia menegaskan salah satu wilayah yang akan dilewati adalah pangkalan militer Indonesia.
"Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada masalah serius nantinya? Belum lagi saat ini begitu banyak narkoba asal Tiongkok yang diselundupkan masuk ke Indonesia," ujarnya.
Dia menambahkan melihat situasi ini pemerintah tidak lagi bisa bersikap lembek. Neta menegaskan sudah waktunya pemerintah bersikap tegas agar keamanan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan bisa tetap kondusif.
Selain itu, lanjut Neta, supaya Indonesia tidak menjadi bulan-bulanan oknum oknum yg tidak bertanggung jawab dari Tiongkok. "Misalnya, para bandar narkoba," tegas Neta.
Dia menegaskan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) boleh saja protes. Namun, tegas dia, protes Kemenlu itu harus dibarengi sikap tegas Presiden Jokowi. "Tanpa itu, nota protes Kemenlu hanya menghadapi angin dan bahkan tidak akan digubris pemerintah Tiongkok," jelasnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy