jpnn.com - JAKARTA - Upaya pembebasan 10 WNI yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina juga terus dipantau ketat Istana.
Hampir setiap hari, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dipanggil ke Istana untuk melaporkan langsung proses pembebasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
BACA JUGA: Orang Indonesia jangan Seperti Kodok dalam Panci Panas
Kantor Staf Presiden (KSP) pun ikut menjadi pihak yang secara khusus memberikan kajian dan masukan kepada presiden.
Deputi KSP bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan, negosiasi tetap menjadi opsi utama karena opsi operasi militer terhalang regulasi pemerintah Filipina. ’’Tapi, negara tidak boleh kalah dan tampak lemah menghadapi teroris,’’ ujarnya.
BACA JUGA: Kementerian Desa Disindir, Belum Mampu Perbaiki Wilayah Perbatasan
Jaleswari yang berlatar belakang pengamat militer dan intelijen menyebut, dirinya tidak bisa membeber detil masukan yang disampaikan KSP kepada presiden karena terkait keselamatan sandera.
Namun, dia memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak diam saja. ’’Semua terus bergerak untuk memastikan perlindungan pada warga negara,’’ katanya. (bil/owi/far/sof/sam/jpnn)
BACA JUGA: Mantan Kadispenal Jabat Komandan Pusat Penerbangan TNI AL
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oesman Sapta: 4 Pilar MPR Bukan Barang Impor
Redaktur : Tim Redaksi