jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsy mengambil pengesahan dokumen kepengurusan baru PKS di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkum dan HAM), Rabu (18/11).
Kepengurusan baru PKS hasil Musyawarah Majelis Syura pada 2-5 Oktober 2020 di Bandung, Jawa Barat, sah.
BACA JUGA: Partai Lain Loyo, PDIP, PKS dan PSI Terus Nikmati Kenaikan Elektabilitas
"Hari ini kami mengambil pengesahan dokumen dari Dirjen AHU Kemenkumham, terkait hasil Musyawarah Masjelis Syura tanggal 2-5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan pengurus dan AD/ART," kata Habib Aboe bersama jajaran PKS usai bertemu dengan Menkum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (18/11).
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan Undang-Undang Partai Politik mewajibkan parpol mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perusabahan AD-ART.
BACA JUGA: Dukung RUU Minol, PKS: Pemabuk Biang Kerok Gangguan Sosial
Karena itu, kata dia, PKS mengajukan perubahan pengurus dari Presiden PKS Shohibul Iman ke Presiden PKS Ahmad Syaikhu, beserta jajaran kepengurusan lainnya.
Di sisi lain, ia menegaskan, PKS juga melakukan perubahan AD-ART sesuai hasil Musyawarah Majelis Syura di Bandung tersebut.
BACA JUGA: Perkuat Pemenangan Azizah-Ruhama, Presiden PKS Turun Langsung ke Tangsel
"Kami pun berkonsultasi dengan jajaran Dirjen AHU mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Setelah berproses beberapa hari, alhamdulillah hari ini semua telah diselesaikan," ujar Habib Aboe.
Habib Aboe menegaskan bahwa PKS merupakan partai politik yang selama ini selalu menaati seluruh aturan yang ada.
Ia meyakinkan bahwa PKS memiliki semangat untuk menjadi partai dengan pengelolan yang baik atau good party governance.
"Pemenuhan administratif berupa pengesahan perubahan pengurus dan AD/ART adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan good party governance tersebut," kata Habib Aboe.
Habib Aboe mewakili PKS menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Dirjen AHU Kemenkum dan HAM beserta jajarannya. "Pelayanan diberikan sangat profesional," tegasnya.
Menurut Aboe, PKS sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun perbaikan berkas.
"Sehingga kami bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar," ujar ketua Mahkamah Kehormatan DPR itu. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy