JAKARTA - Tahun ini pemerintah mengalokasikan 3.000 formasi CPNS untuk tenaga dokter umum dan spesialis yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil selama lima tahun. Itu pula sebabnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengadaan formasi tenaga kesehatan itu.
“Tahun ini kami siapkan kuota tiga ribu untuk CPNS dokter. Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan daerah untuk pengangkatan dokter menjadi PNS, dan kriteria daerah terpencilnya akan diserahkan ke pemerintah daerah,” MenPAN-RB Azwar Abubakar dalam rakor tingkat menteri tentang koordinasi lintas sektor dan evaluasi pengembangan tenaga kesehatan, menjelang penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan (BPJS) 2014, Senin (15/7).
Pernyataan Azwar ini menanggapi permintaan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi tentang kurangnya tenaga dokter di daerah-daerah terpencil. Untuk memacu perbaikan pelayanan publik, KemenPAN-RB melakukan pemeringkatan pelayanan publik bagi daerah. Komponen pelayanan dasar merupakan kriteria penilaian.
“Jadi kalau daerah tidak memperhatikan masalah pelayanan dasar, nilainya akan kelihatan rendah. Ini mudah-mudahan bisa memacu pada peningkatan pelayanan,” imbuh Azwar.
Sedangkan Menkes Nafsiah Mboi mengungkapkan, masalah yang sangat mendasar sekarang ini adalah kurangnya tenaga kesehatan terutama dokter di daerah. Di samping itu, penyebaran yang tidak merata serta mutu tenaga kesehatan cukup menjadi polemik dari sejumlah daerah, khususnya tempat-tempat terpencil.
"Sekarang ini ada 9.510 puskesmas di Indonesia, 14,7 persen di antaranya tidak ada dokter dan 16,7 persen belum memenuhi standar pelayanan minimum," ucapnya.
Bahsiah menambahkan, kondisi riil di lapangan menunjukkan rasio saat ini setiap 100 ribu penduduk dilayani 40 dokter umum, 11 dokter gigi dan sembilan dokter spesialis. “Tapi yang paling memprihatinkan masalah penyebaran yang tidak merata,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Menko Kesra Agung Laksono mengajak segenap jajaran kementerian/lembaga untuk bahu membahu dalam pengembangan tenaga kesehatan. “Hal ini menjadi tanggung jawab semua K/L, bukan Kemenkes saja,” ucapnya. (esy/jpnn)
“Tahun ini kami siapkan kuota tiga ribu untuk CPNS dokter. Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan daerah untuk pengangkatan dokter menjadi PNS, dan kriteria daerah terpencilnya akan diserahkan ke pemerintah daerah,” MenPAN-RB Azwar Abubakar dalam rakor tingkat menteri tentang koordinasi lintas sektor dan evaluasi pengembangan tenaga kesehatan, menjelang penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan (BPJS) 2014, Senin (15/7).
Pernyataan Azwar ini menanggapi permintaan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi tentang kurangnya tenaga dokter di daerah-daerah terpencil. Untuk memacu perbaikan pelayanan publik, KemenPAN-RB melakukan pemeringkatan pelayanan publik bagi daerah. Komponen pelayanan dasar merupakan kriteria penilaian.
“Jadi kalau daerah tidak memperhatikan masalah pelayanan dasar, nilainya akan kelihatan rendah. Ini mudah-mudahan bisa memacu pada peningkatan pelayanan,” imbuh Azwar.
Sedangkan Menkes Nafsiah Mboi mengungkapkan, masalah yang sangat mendasar sekarang ini adalah kurangnya tenaga kesehatan terutama dokter di daerah. Di samping itu, penyebaran yang tidak merata serta mutu tenaga kesehatan cukup menjadi polemik dari sejumlah daerah, khususnya tempat-tempat terpencil.
"Sekarang ini ada 9.510 puskesmas di Indonesia, 14,7 persen di antaranya tidak ada dokter dan 16,7 persen belum memenuhi standar pelayanan minimum," ucapnya.
Bahsiah menambahkan, kondisi riil di lapangan menunjukkan rasio saat ini setiap 100 ribu penduduk dilayani 40 dokter umum, 11 dokter gigi dan sembilan dokter spesialis. “Tapi yang paling memprihatinkan masalah penyebaran yang tidak merata,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Menko Kesra Agung Laksono mengajak segenap jajaran kementerian/lembaga untuk bahu membahu dalam pengembangan tenaga kesehatan. “Hal ini menjadi tanggung jawab semua K/L, bukan Kemenkes saja,” ucapnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pramono: Soal Surat Pengaduan Perlu Kehati-hatian
Redaktur : Tim Redaksi