JAKARTA - Pemerintah melalui Kemenpora akhirnya berkomentar mengenai terbelahnya secara "resmi" PSSI menjadi dua. Yaitu kubu Djohar Arifin Husin yang terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) 9 Juli di Solo dan kubu La Nyalla Mattalitti yang baru terpilih Minggu kemarin dalam KLB di Jakarta.
Kepada wartawan setelah penyerahan SPT pajak di kantor Kemenkeu, kemarin siang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengaku ikut memantau kongres yang diselenggarakan oleh KPSI dan memilih La Nyalla Mattalitti sebagai ketua umum PSSI. Namun dia mengatakan, pemerintah tetap pada posisi netral dalam menyikapi kisruh di tubuh PSSI itu.
Saat ini, pemerintah mengganggap PSSI pimpinan Djohar Arifin sebagai organisasi sepakbola tanah air yang resmi. "Sampai ada penetapan dari FIFA atau CAS (The Court of Arbitration for Sport) yang di Swiss, tentu saja pemerintah tetap berpegang pada yang resmi," kata Andi.
Andi mempersilakan rencana PSSI versi KPSI yang akan mengajukan ke CAS terkait dengan hasil kongres. Nah, pemerintah akan menunggu hasil dari CAS tersebut. "Kami mempersilakan, supaya jelas mana yang benar," katanya.
Mantan juru bicara kepresidenan itu mengungkapkan, pemerintah melalui KONI sudah berupaya untuk memfasilitasi sengketa di PSSI. "Tapi kalau soal begini, lebih baik masuk ke CAS-lah dan di CAS bisa ditentukan," ujarnya.
Andi berpandangan, yang penting menjadi perhatian adalah masa depan timnas sepakbola. "Bagaimana dualisme kompetisi bisa segera untuk diselesaikan," katanya.
Kepada wartawan di kantor Kemenpora kemarin sore Andi Mallarangeng mengaku belum mendapat laporan." "Saya belum dapat laporan resmi. Kita tidak mengharapkan dijatuhkannya suspen. Maka, kami pemeirntah juga melakukan langkah secara perlahan sehingga tidak melakukan intervensi sehingga kedepan kita tidak lagi mengurusi permasalahn, melainkan lebih kepada pembinaan pemain," beber Menpora.
Andi kembali menegaskan jika pemerintah mengambalikan semuanya kepada Induk olahraga internasionalnya, yaitu FIFA untuk megetahui yang benar.
"Tanpa ada penetap lain dari FIFA atau CAS "maka pemerintah hanya mengakui PSSI saat ini. Pemerintah menyadari adanya KPSI, Kami selalu berhubungan dengan PSSI dan KONI. Kami menyadari KPSI itu ada dan melakukan Kongres, dan didukung sejumlah anggotanya. Maka pemeritah tidak ingin masuk dan mencampuri, berpihak, tetapi selama belum ada ketetapan lain dari FIFA, maka PSSI cuma satu yang diakui," paparnya. (fal/ali)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arema Intip JUFA
Redaktur : Tim Redaksi