jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengisyaratkan untuk melanjutkan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembangunan fasilitas prestisius itu memang mandek sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya kongkalikong dalam proyek di bawah Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Demi memastikan kelanjutan proyek itu, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda Olahraga Gatot S Dewa Broto mendatangi KPK, Senin (28/3). Menurutnya, KPK mempersilakan pemerintah jika ingin melanjutkan pembangunan proyek Hambalang.
BACA JUGA: Akom Jamin Revisi UU Antiterorisme Tetap Utamakan HAM
Gatot mengatakan, selama ini proyek Hambalang macet karena berbagai dokumennya disita KPK. Hanya saja, secara fisik KPK tidak menyita megaproyek itu.
"Tadi Pak Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK) mengatakan silakan. Yang disita adalah dokumen,” ujar Gatot usai bertemu dengan pimpinan KPK, Senin (28/3).
BACA JUGA: Politikus Gerindra Sebut China Sengaja Ganggu Natuna
Hanya saja, kata Gatot, KPK meminta agar pemerintah melakukan audit terlebih dulu terhadap peoyek Hambalang. “Agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat-sangat komprehensif," tegasnya.
Gatot menegaskan, KPK mengingatkan agar jangan sampai masalah penyimpangan prosedur yang terjadi di era sebelumnya, terulang lagi. "Ada beberapa catatan dari KPK, (salah satunya) mohon kesalahan penyimpangan prosedur seperti dulu jangan sampai terulang kembali," ujarnya.
BACA JUGA: Menteri Retno Pastikan tak Ada Korban WNI di Bom Lahore
Menurutnya, pemerintah melalui Kemenpora, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menemui pimpinan KPK. Gatot menegaskan, tim yang terdiri dari Kemenpora, Kemenpupera, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM akan memberikan alternatif kepada presiden saat rapat terbatas nanti.
Dari kajian yang dipaparkan itu, lanjut dia, presiden nanti akan menilai dan memutuskan apakah proyek Hambalang dilanjutkan atau tidak. "Itu nanti Presiden yang akan menentukan karena kajian masih berlangsung," ungkapnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Kecam Aksi Bom saat Paskah di Pakistan
Redaktur : Tim Redaksi