jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berhasil menavigasi kondisi pandemi dengan sejumlah program yang mendapat pujian dunia.
Indonesia lebih cepat pulih dan mencatat perbaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun kedua pandemi.
BACA JUGA: Makan Buah Sebelum Tidur Berbahaya Bagi Kesehatan?
“Selama ini KPCPEN ada masa pandemi cukup menolong pemulihan ekonomi, dana yang digelontorkan bisa menahan laju pandemi yang begitu banyak menimbulkan korban. Namun mulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang sudah mulai terasa pertumbuhan ekonomi,” kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah pada Selasa (30/8/2022).
Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Singapura untuk memberikan kuliah publik di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS).
BACA JUGA: Luhut Binsar Yakin Ekonomi Tetap Moncer Meski Harga BBM Naik
“Untuk memberi Pemerintah ruang kebijakan manuver yang jauh lebih besar dalam menavigasi kesehatan dan tantangan ekonomi, kami mengintegrasikan kesehatan dan kebijakan ekonomi di bawah satu koordinasi Komite Panitia PC-PEN pada bulan Juli 2020,” tegas Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Saat ini pandemi mulai melambat di Indonesia. KPCPEN, berhenti beroperasi tahun 2023. Anggaran penanganan Covid-19 pada 2023 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk menghadapi tantangan gejolak inflasi, krisis pangan, energi, utang dan perubahan iklim.
BACA JUGA: Dukungan untuk Airlangga Meningkat, Pengamat: Masyarakat Lihat Kinerja
Alokasi anggaran di 2023 nanti diharapkan lebih tepat sasaran dan transparan.
“Sebab aspek yang diharapkan publik adalah keberlanjutan apalagi di 2024 terjadi pergeseran politik, ini pasti akan berpengaruh,” kata Trubus.
Pemerintah juga perlu bersiap dan bersiaga untuk kemungkinan ada pandemi lain. Seperti yang dilakukan KPCPEN, contoh sukses bagaimana pemerintah mengelola kesehatan dan perekonomian.
“Dalam hal ini kebijakan yang ditetapkan pemerintah lebih harus pada tataran bagaimana publik itu mempunyai ketahan kesehatan yang berkesinambungan. Kalau sehat ekonomi jalan,” kata Trubus.
Peran Masyarakat
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menerangkan kebijakan gas dan rem yang ditempuh pemerintah adalah suatu keharusan ketika pandemi melanda.
Menurut dia, sudah menjadi kewajaran bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara penanganan pandemi dan menjaga perekonomian.
"Memang saat Covid-19 masih awal-awal pada tahun pertama, sudah sewajarnya melakukan kebijakan yang mengerem atau mengegas. Memang sudah sewajarnya untuk memitigasi dan mengurangi dampaknya, bagaimana supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk terhadap perekonomian," ujar Heri.
Menurut Heri, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi juga sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat.
Dia melihat peran serta masyarakat di dalamnya yakni kesadaran untuk menghadapi dan menyikapi pandemi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
"Kalau diklaim seperti sekarang ini, ya, memang dari program yang dijalankan kemudian juga jangan lupa bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepedulian masyarakat yang sudah makin aware (sadar), sudah makin bisa mengatasi bagaimana caranya bisa menyikapi,” ujar Heri.
Heri menegaskan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi serta menjaga perekonomian tidak ambruk adalah buah dari kerja sama semua pihak.
“Intinya ini tidak diklaim oleh satu pihak. Menurut saya, ini lebih fair oleh semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan semua," pungkas Heri.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari