JPNN.com

Pemerintah Tekankan Kebijakan Kontrol GGL, Cegah Risiko Penyakit Kardiovaskular

Kamis, 20 Februari 2025 – 00:40 WIB
Pemerintah Tekankan Kebijakan Kontrol GGL, Cegah Risiko Penyakit Kardiovaskular - JPNN.com
Pertemuan Lintas Program/Sektor tentang Pengembangan Kebijakan Gula Garam Lemak (GGL) untuk Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Indonesia di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyoroti tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap Gula, Garam, dan Lemak (GGL).

Kemenkes menunjukkan 75 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM).

BACA JUGA: Tidur Kurang 6 Jam Terhubung ke Penyakit Kardiovaskular?

Penyakit kardiovaskular (PKV), seperti serangan jantung dan strok menjadi penyebab utama kematian di Indonesia yang merenggut hampir 800 ribu nyawa setiap tahun.

Konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan disebut sebagai dua faktor risiko utama.

BACA JUGA: Bersama Kemenkes, HDI Perkuat Dukungan bagi Tenaga Kesehatan

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah menyatakan pihaknya akan memperkuat kebijakan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak trans.

Kebijakan pengendalian GGL tersebut dilakukan sebagai upaya menekan angka PTM yang sebenarnya dapat dicegah dengan pola makan sehat.

BACA JUGA: Kementrans Minta Kemenkes Bangun Puskesmas di Kawasan Transmigrasi

"Kami melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans dapat secara signifikan mampu menekan angka kematian akibat PKV serta berdampak positif mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional," kata Asnawi saat ditemui di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2).

Selain itu, strategi tersebut terbukti efektif menekan laju peningkatan pembiayaan sistem kesehatan nasional.

Asnawi mengungkapkan kebijakan yang tepat berpotensi menekan eskalasi pembiayaan belanja kesehatan yang telah mencapai 7,8 persen per tahun, dalam 10 tahun terakhir.

Menurut Asnawi, pengendalian faktor risiko dapat menghemat pembiayaan kesehatan, sehingga alokasi anggaran bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

"Kami tahu, satu, penyakit PTM itu menghabiskan pembiayaan yang relatif sangat besar. Apabila kita bisa mengendalikan faktor risiko, berarti kita menghemat," ujarnya.

"Dengan demikian, penghematan itu bisa kita gunakan untuk berbagai program-program pembangunan kesehatan lain yang juga sangat dinantikan oleh warga bangsa kita," sambungnya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan upaya pencegahan dan pengendalian PTM terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis.

Mencakup di antaranya edukasi gizi seimbang, promosi pola makan sehat, serta peningkatan kesadaran akan risiko PTM untuk mendorong perubahan perilaku sejak dini.

"Kami fokus pada pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sukadiono menekankan pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat memerlukan kerja sama lintas sektor.

Berbagai negara telah sukses menerapkan kebijakan serupa, dan Indonesia dinilai perlu segera mengambil langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pola makan tidak sehat.

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan pilihan makanan yang lebih sehat serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan.

Dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat mengurangi jumlah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah serta mengurangi beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan PTM.

"Kita menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi ini dapat dicegah," ujar Sukadiono.

Pertemuan ini menandai langkah besar dalam transformasi kebijakan pangan nasional.

Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil berkomitmen untuk mempercepat penerapan kebijakan pangan sehat guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. (mcr31/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa ICW: Proyek IHSS Kemenkes Mengancam Industri Alkes Nasional


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler