jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan 100 persen atau sembilan juta penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro.
Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki mengatakan, bantuan itu tersalurkan dalam dua bulan kerja.
BACA JUGA: Kemenkop UKM Pastikan Penyaluran Banpres Produktif Tepat Sasaran
"Kurang dari dua bulan sejak diluncurkan, program Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro, per 6 Oktober sudah 100 persen. Program ini dari survei ADB (Asian Development Bank) dianggap paling tepat dan paling diminta pelaku usaha mikro yang terdampak," kata Teten dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).
Menurutnya, program itu bisa cepat terserap berkat dukugan berbagai pihak seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), koperasi, pemerintah daerah, juga kementerian atau lembaga yang banyak melakukan program pendampingan UMKM.
BACA JUGA: Ekonom IBM Usulkan Skema Banpres Produktif Diperluas
Teten mengakui masih banyak usulan dari berbagai daerah yang masuk ke Kementerian Koperasi.
Untuk itu, penyaluran Banpres Produktif tahun ini terus dilanjutkan hingga 12 juta pelaku Usaha Mikro.
"Jadi, minggu ini pun kami sudah mulai menyalurkan untuk tiga juta (usaha mikro) berikutnya," lanjut Teten.
Untuk anggarannya, Teten menyebut sudah diterima dari Kementerian Keuangan.
Penyalurannya juga akan memfokuskan pada aspek pemerataan antardaerah, ketepatan, sasaran dan kecepatan.
Program ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi.
Teten juga menekankan sampai saat ini penyaluran program tidak ada yang salah sasaran.
Karena proses validasi data cukup ketat. Hanya saja memang masih banyak yang berharap bantuan disalurkan kepada yang belum menerima.
"Jadi ini tepat dengan ditambah tiga juta berikutnya. Tentu kami berharap pada pelaku UMKM dengan modal kerja ini bisa membantu bertahan di masa pandemi," lanjut Teten.
Bagi yang belum mendapatkan Banpres Produktif, dia mengimbau mendaftarkan diri ke dinas koperasi dan UMKM setempat atau lembaga pengusul lainnya termasuk koperasi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan realisasi penyaluran bantuan naik cukup signifikan dihitung dari Juli hingga September atau tutup kuartal III.
Secara total penyaluran bantuan dana PEN sudah mencapai Rp 318,5 triliun dari total Pagu Rp 695,2 triliun yang sudah disalurkan sejak Juli 2020.
"Pada Juli lalu, bantuan yang disalurkan sebesar Rp 117,39 triliun dan berhasil menaikkan menjadi Rp 268,49 triliun. Jadi sekitar 2 bulan kita bekerja," ungkap Budi.
Peningkatan penyaluran bantuan itu yang paling besar berada pada program perlindungan sosial dan program UMKM.
Rinciannya pada Juli hingga September, program Perlindungan Sosial terealisasi 77,01 persen, penyalurannya pada Juli sebesar Rp 77,58 triliun dan pada September Rp 157,03 triliun dari pagu Rp 203,90 triliun.
Program UMKM realisasinya 68,72 persen, pada Juli Rp 32,51 triliun pada September Rp 84,85 triliun dari Pagu Rp 123,47 triliun.
Program sektoral kementerian dan lembaga serta Pemda realisasinya 25,08 persen pada Juli, tersalurkan Rp7,30 triliun dan September Rp 26,62 triliun dari Pagu Rp 106,11 triliun.
Sementara program Pembiayaan Korporasi realisasinya masih nol persen atau hingga akhir September atau kuartal III masih nihil tersalurkan dari pagu Rp 53,60 triliun.
Sementara untuk pembiayaan sektor korporasi, Budi menyatakan program itu akan disalurkan secara besar-besaran mulai Oktober ini atau pada kuartal IV hingga Desember mendatang.
"Khusus untuk pembiayaan korporasi yang masih nol persen dan ini sifatnya besar-besar, artinya sekaligus akan masuk. Diharapkan pada kuartal keempat sebagian besar akan cair. Kami berusaha keras sampai akhir tahun 2020 seluruh dana PEN bisa disalurkan," pungkas Budi. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga