jpnn.com, JAKARTA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu merasa heran pemerintah terkesan ngotot memindahkan ibu kota negara (IKN) pada saat pandemi Covid-19.
Sebab, kata Syaikhu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa.
BACA JUGA: Tak Ada Ampun Buat Briptu NE yang Memerkosa Remaja 16 Tahun di Mapolsek
“Publik jadi bertanya-tanya, untuk siapa megaproyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek Ibu Kota Baru ini?” tanya Syaikhu dalam keterangan persnya, Jumat (31/12).
Dia mengatakan pemerintah memakai alasan banjir dan berpotensi tenggelam, sehingga beralasan IKN perlu pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).
BACA JUGA: RUU IKN Harus Detail Menyinggung Soal Penataan Ruang hingga Pembiayaan
Dia menyebut alasan tersebut tidak ilmiah dan terkesan membiarkan Jakarta tenggelam.
"Pertanyaan kepada pemerintah, apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam sehingga ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur?” tanya dia.
Di sisi lain, ungkap Syaikhu, akhir-akhir ini banjir justru melanda di kawasan sekitar calon IKN baru yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir?” kata Syaikhu. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan