JAKARTA - Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrstaruktur hingga lima tahun mendatang mencapai Rp 1900 triliun. Tapi, dana itu tak sepenuhnya bisa ditanggung keuangan negara.
Wakil Direktur pada Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jusuf Arbi, mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan negara untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur itu hanya Rp 500 triliun. Karenanya, pemerintah mengajak swasta dalam proyek-proyek infrastruktur.
"Untuk menutupi kekurangannya dulu salah satu alternatifnya pemerintah jual aset. Tapi sekarang menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/5).
Jusuf menjelaskan, kerjasama dengan swasta memiliki sejumlah manfaat. Di antaranya, dana APBN yang ada dapat dialoksikan untuk kebutuhan lain.
Kerjasama dengan swasta juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada. "Karena kita tahu, swasta sangat efisien dalam bekerja dan memiiliki kemampuan tehnologi yang lebih," katanya.
Jusuf menambahkan, kini pemerintah tengah mengundang investor swasta dari dalam dan luar negeri lewat skema Public Private Partnership (PPP). "Skema ini untuk memercepat pertumbuhan infrastruktur. Jadi dana bisa didapatkan dari dalam maupun luar negeri," katanya.
Langkah ini mirip dengan apa yang telah dilakukan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. "Jadi selain mengundang investor, dalam hal ini pemerintah juga tentunya melakukan beberapa langkah lain. Di antaranya menerbitkan project development utility, membangun penunjang pelabuhan yang melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah juga memberikan tax holiday lalu juga membentuk BUMN penyedia jaminan," katanya.(gir/jpnn)
Wakil Direktur pada Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jusuf Arbi, mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan negara untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur itu hanya Rp 500 triliun. Karenanya, pemerintah mengajak swasta dalam proyek-proyek infrastruktur.
"Untuk menutupi kekurangannya dulu salah satu alternatifnya pemerintah jual aset. Tapi sekarang menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/5).
Jusuf menjelaskan, kerjasama dengan swasta memiliki sejumlah manfaat. Di antaranya, dana APBN yang ada dapat dialoksikan untuk kebutuhan lain.
Kerjasama dengan swasta juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada. "Karena kita tahu, swasta sangat efisien dalam bekerja dan memiiliki kemampuan tehnologi yang lebih," katanya.
Jusuf menambahkan, kini pemerintah tengah mengundang investor swasta dari dalam dan luar negeri lewat skema Public Private Partnership (PPP). "Skema ini untuk memercepat pertumbuhan infrastruktur. Jadi dana bisa didapatkan dari dalam maupun luar negeri," katanya.
Langkah ini mirip dengan apa yang telah dilakukan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. "Jadi selain mengundang investor, dalam hal ini pemerintah juga tentunya melakukan beberapa langkah lain. Di antaranya menerbitkan project development utility, membangun penunjang pelabuhan yang melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah juga memberikan tax holiday lalu juga membentuk BUMN penyedia jaminan," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Bus Siap Naik 35 Persen
Redaktur : Tim Redaksi