JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun ini. Organda memperkirakan kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500 perliter bisa membuat pengusaha menaikkan tarif bus non-ekonomi antara 30-35 persen.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda, Eka Sari Lorena menyanyangkan keputusan pemerintah yang batal membuat dua harga BBM subsidi. Kenaikan harga BBM rencananya dilakukan dalam satu harga sehingga tidak dibedakan antara kendaraan umum dan pribadi."Ini berarti angkutan umum juga akan terkena dampak kenaikan harga BBM subsidi. Ini bisa memicu mogok nasional," ujarnya di Hotel Kartika Chandra, Selasa (30/4).
Menurut dia, penetapan dua harga BBM bersubsidi lebih tepat yaitu dengan menaikkan harga BBM kendaraan pribadi, sementara harga untuk angkutan umum harga BBM tetap. Jika pemerintah menyamakan angkutan umum dengan kendaraan pribadi maka itu akan dibebankan ke penumpang."Sayangnya angkutan umum kelas ekonomi tidak bisa menaikkan tarif karena pemerintah yang menetapkan," katanya.
Padahal tarif angkutan umum kelas ekonomi sudah tidak sesuai dengan tingkat inflasi saat ini. Tarif yang ditetapkan pemerintah tidak pernah diperbarui sejak 2009."Tarif angkutan ekonomi tidak pernah ada penyesuaian, padahal harga-harga listrik dan lainnya sudah naik beberapa kali. Apalagi kalau tahun ini ditambah harga BBM naik, bagaimana bisa hidup?," ungkapnya.
Oleh karena itu Eka berharap pemerintah menaikkan tarif angkutan kelas ekonomi sesuai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan ditetapkan pemerintah. Sementara untuk angkutan non-ekonomi, Organda menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pengusaha."Kalau naiknya Rp 1.500 tarifnya bisa naik antara 30-35 persen, bisa lebih sedikit," katanya.
Pihaknya khawatir banyak pengusaha angkutan kelas ekonomi yang gulung tikar jika pemerintah tidak menyesuaikan tarif. Pasalnya tingkat isian penumpang (load factor) angkutan umum saat ini sangat rendah, rata-rata 45 persen dari total kursi yang tersedia."Banyak masyarakat yang mampu beli mobil, jadi tidak lagi pakai angkutan umum untuk pergi kemana-mana," sebutnya.
Jumlah angkutan umum saat ini mencapai sekitar tiga juta unit, yang terdiri dari angkutan kota, angkutan pedesaan, dan angkutan antar-kota. Jumlah itu melayani sekitar 55 persen penduduk Indonesia di berbagai daerah."Buruknya pelayanan angkutan umum karena tidak banyak pengusaha yang berminat investasi di sektor ini. Akibatnya, banyak armada tua dan tidak diperbarui," ungkapnya.
Eka menilai peluang untuk mengembalikan angkutan umum sebagai moda pilihan transportasi masyarakat tetap terbuka. Caranya dengan menerbitkan kebijakan bunga bank lebih rendah untuk investasi industri angkutan umum.
Menurut Eka, saat ini bunga bank untuk investasi kendaraan umum mencapai 16-20 persen."Lebih tinggi dibanding bunga bank untuk kredit mobil pribadi yang sekitar lima persen," jelasnya. (wir)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda, Eka Sari Lorena menyanyangkan keputusan pemerintah yang batal membuat dua harga BBM subsidi. Kenaikan harga BBM rencananya dilakukan dalam satu harga sehingga tidak dibedakan antara kendaraan umum dan pribadi."Ini berarti angkutan umum juga akan terkena dampak kenaikan harga BBM subsidi. Ini bisa memicu mogok nasional," ujarnya di Hotel Kartika Chandra, Selasa (30/4).
Menurut dia, penetapan dua harga BBM bersubsidi lebih tepat yaitu dengan menaikkan harga BBM kendaraan pribadi, sementara harga untuk angkutan umum harga BBM tetap. Jika pemerintah menyamakan angkutan umum dengan kendaraan pribadi maka itu akan dibebankan ke penumpang."Sayangnya angkutan umum kelas ekonomi tidak bisa menaikkan tarif karena pemerintah yang menetapkan," katanya.
Padahal tarif angkutan umum kelas ekonomi sudah tidak sesuai dengan tingkat inflasi saat ini. Tarif yang ditetapkan pemerintah tidak pernah diperbarui sejak 2009."Tarif angkutan ekonomi tidak pernah ada penyesuaian, padahal harga-harga listrik dan lainnya sudah naik beberapa kali. Apalagi kalau tahun ini ditambah harga BBM naik, bagaimana bisa hidup?," ungkapnya.
Oleh karena itu Eka berharap pemerintah menaikkan tarif angkutan kelas ekonomi sesuai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan ditetapkan pemerintah. Sementara untuk angkutan non-ekonomi, Organda menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pengusaha."Kalau naiknya Rp 1.500 tarifnya bisa naik antara 30-35 persen, bisa lebih sedikit," katanya.
Pihaknya khawatir banyak pengusaha angkutan kelas ekonomi yang gulung tikar jika pemerintah tidak menyesuaikan tarif. Pasalnya tingkat isian penumpang (load factor) angkutan umum saat ini sangat rendah, rata-rata 45 persen dari total kursi yang tersedia."Banyak masyarakat yang mampu beli mobil, jadi tidak lagi pakai angkutan umum untuk pergi kemana-mana," sebutnya.
Jumlah angkutan umum saat ini mencapai sekitar tiga juta unit, yang terdiri dari angkutan kota, angkutan pedesaan, dan angkutan antar-kota. Jumlah itu melayani sekitar 55 persen penduduk Indonesia di berbagai daerah."Buruknya pelayanan angkutan umum karena tidak banyak pengusaha yang berminat investasi di sektor ini. Akibatnya, banyak armada tua dan tidak diperbarui," ungkapnya.
Eka menilai peluang untuk mengembalikan angkutan umum sebagai moda pilihan transportasi masyarakat tetap terbuka. Caranya dengan menerbitkan kebijakan bunga bank lebih rendah untuk investasi industri angkutan umum.
Menurut Eka, saat ini bunga bank untuk investasi kendaraan umum mencapai 16-20 persen."Lebih tinggi dibanding bunga bank untuk kredit mobil pribadi yang sekitar lima persen," jelasnya. (wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antam Segera Terbitkan Obligasi Rp 1 T
Redaktur : Tim Redaksi