JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin kedodoran dalam menjaga keamananan di Indonesia. Hal ini terlihat dengan tewasnya delapan anggota TNI di Papua.
"Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya intelijen dan pembinaan teritorial serta koordinasi yang dibangun aparat keamanan hingga aparat TNI bisa ditembaki tanpa perlawanan maksimal," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Minggu (24/2).
Menurutnya, SBY harus mempertanggungjawabkan sistem keamanan yang dibangunnya kepada masyarakat. Sebab, jika aparat TNI terlalu gampang terbunuh oleh orang-orang tak bertanggung jawab, bagaimana dengan rakyat biasa.
Karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan SBY. Pertama copot jabatan Kapolda dan Pangdam di Papua. Kedua evaluasi kinerja Kapolri dan Panglima TNI.
"Tertembaknya delapan anggota TNI hingga tewas dalam sehari adalah sebuah peristiwa yang sngat memalukan bangsa ini dan menunjukkan pemerintah SBY tidak becus dalam membangun sistem keamanan di negeri ini, khususnya Papua," ujar Neta.
Ia mengimbau, pemerintah SBY tidak boleh mendiamkan peristiwa yang terjadi di Papua. Apalagi menutupnya dengan peristiwa-peristiwa politik di Jakarta, seperti kasus Anas Urbaningrum dan kasus keterlibatan tiga anggota DPR dalam kasus Simulator SIM.
Sebab, eskalasi ancaman keamanan di tahun 2013 terlihat makin panas. "Setidaknya ada delapan daerah yang patut dicermati, yakni Papua, Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Solo Raya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung," kata Neta.
Ia menilai, pemerintah SBY perlu mengantisipasi hal itu dengan mengedepankan pimpinan aparat keamanan yang mempunyai kapabilitas dan profesional dalam melindungi masyarakat maupun melindungi aparat keamanan sendiri.
"Tanpa pembenahan di jajaran aparat keamanan, Pemerintahan SBY akan terus kedodoran menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat di negeri ini," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya intelijen dan pembinaan teritorial serta koordinasi yang dibangun aparat keamanan hingga aparat TNI bisa ditembaki tanpa perlawanan maksimal," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Minggu (24/2).
Menurutnya, SBY harus mempertanggungjawabkan sistem keamanan yang dibangunnya kepada masyarakat. Sebab, jika aparat TNI terlalu gampang terbunuh oleh orang-orang tak bertanggung jawab, bagaimana dengan rakyat biasa.
Karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan SBY. Pertama copot jabatan Kapolda dan Pangdam di Papua. Kedua evaluasi kinerja Kapolri dan Panglima TNI.
"Tertembaknya delapan anggota TNI hingga tewas dalam sehari adalah sebuah peristiwa yang sngat memalukan bangsa ini dan menunjukkan pemerintah SBY tidak becus dalam membangun sistem keamanan di negeri ini, khususnya Papua," ujar Neta.
Ia mengimbau, pemerintah SBY tidak boleh mendiamkan peristiwa yang terjadi di Papua. Apalagi menutupnya dengan peristiwa-peristiwa politik di Jakarta, seperti kasus Anas Urbaningrum dan kasus keterlibatan tiga anggota DPR dalam kasus Simulator SIM.
Sebab, eskalasi ancaman keamanan di tahun 2013 terlihat makin panas. "Setidaknya ada delapan daerah yang patut dicermati, yakni Papua, Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Solo Raya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung," kata Neta.
Ia menilai, pemerintah SBY perlu mengantisipasi hal itu dengan mengedepankan pimpinan aparat keamanan yang mempunyai kapabilitas dan profesional dalam melindungi masyarakat maupun melindungi aparat keamanan sendiri.
"Tanpa pembenahan di jajaran aparat keamanan, Pemerintahan SBY akan terus kedodoran menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat di negeri ini," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Deportasi 192 WNI
Redaktur : Tim Redaksi