jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan mencapai angka 4,51 - 4,85 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan angka defisit akan berada di kisaran Rp 808,2 hingga Rp 879,9 triliun.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Potensi Ekonomi Digital RI Bisa Capai USD 124 Miliar, Ini Syaratnya...
“Dengan defisit yang masih 4,5 persen sampai 4,8 persen maka pembiayaan tahun 2022 akan terus dijaga secara prudent,” kata dia dalam Rakorbangpus 2021 di Jakarta, Kamis (29/4).
Adapun postur makro fiskal, kata Sri Mulyani meliputi target pendapatan negara Rp 1.823,5 triliun hingga Rp 1.895,4 triliun atau 10,18-10,44 persen terhadap PDB.
BACA JUGA: Sri Mulyani Beberkan Lima Penyebab UKM Sulit Menembus Pasar Global
Dia memerinci pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun atau 8,37-8,42 persen.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 322,4 triliun hingga Rp 363,1 triliun atau 1,8-2 persen dan hibah Rp 1,8 triliun hingga Rp 3,6 triliun atau 0,01-0,02 persen.
"Belanja negara ditetapkan mencapai Rp 2.631,8 triliun hingga Rp 2.775,3 triliun atau 14,69 persen sampai 15,29 persen terhadap PDB," jelas Sri Mulyani.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, belanja negara terdiri dari belanja pusat Rp 1.856 triliun hingga Rp1.929,9 triliun atau 10,36-10,63 persen dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 775,8 triliun hingga Rp845,3 triliun atau 4,33-4,66 persen.
Dia mengatakan pemerintah akan melakukan komposisi tersebut secara lebih seimbang.
"Jadi mencerminkan strategi belanja untuk membangun kualitas SDM, infrastruktur produktif, melindungi masyarakat rentan, dan mendukung birokrasi yang efisien dan efektif serta profesional," ungkap Sri Mulyani.
Kemudian, lanjut dia, untuk target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto 4,81 persen hingga 5,8 persen dan investasi minus 0,3 persen hingga minus 0,95 persen.
"Sehingga rasio utang ditetapkan 43,76 persen hingga 44,28 persen dengan titik tengah 41,05 persen," ujar dia.
Perempuan kelahiran Bandarlampung itu menambahkan untuk keseimbangan primer tahun depan minus Rp 414,1 triliun hingga minus Rp 480,5 triliun atau minus 2,31 hingga minus 2,65 persen terhadap PDB.
Menurutnya, PEM PPKF 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan melalui perbaikan human capital, transformasi ekonomi, serta reformasi fiskal.
"Pemulihan ekonomi 2022 masih akan sangat bergantung pada pemerintah dalam memfokuskan program-program yang mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk semakin sehat sekaligus pulih kembali," kata dia.
Sri Mulyani mengingatkan agar seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah memiliki peranan sangat strategis dalam menjaga dan memulihkan ekonomi nasional.
"Serta menjalankan reformasi struktural,” tegas Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia