Pemidanaan Pejabat untuk Bersihkan Pemerintahan

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai pemidanaan pejabat merupakan bentuk dari pembersihan pemerintahanMantan Ketua Umum Golkar itu mengakui bahwa dalam enam bulan terakhir banyak pejabat yang diseret ke proses hukum.

"Tidak ada sistem tebang pilih dalam penegakan hukum untuk pembersihan pemerintahan

BACA JUGA: Kelola Potensi, Contoh Hawaii

Tapi itu juga (penegakan hukum,red) ada salahnya kan? Dikritik lagi, tapi mari kita jelaskan (kepada publik,red)," katanya

Menurut JK, Indonesia merupakan negara yang banyak memidanakan pejabat

BACA JUGA: Yahya Ibrahim Pemain Baru

“Tidak ada negara di dunia ini yang begitu banyak menahan Gubernur, bupati, anggota DPR, partisipan, pejabat, bekas menteri, pejabat yang pernah ditunjuk negara dan sebagainya,” ujar

Bahkan, lanjutnya, mantan Presiden Soeharto pun sempat terjerat hukumMaka, dia menilai tidak ada sistem tebang pilih dalam penegakan hukum

BACA JUGA: Tim Sembilan Masih Berhutang Pemakzulan

Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, tak luput dari sorotan negatif masyarakat.

JK menyatakan, saat menghadiri suatu seminar dia ditanya mengenai IndonesiaPeserta seminar mempertanyakan tentang sebuah studi yang menyatakan bahwa tiga puluh tahun yang lalu, Indonesia diprediksi akan majuNamun setelah tiga puluh tahun berlalu, kemajuan Indonesia belum tampak berarti nyata.

“Saya jawab, karena pemerintahan korup, manajemen-manajemen yang tidak dibenahi, sehingga mengganggu hasil pembangunan keseluruhan,” jelasnya.

Sementara pemerhati pemerintahan, Prof Dr Ryaas Rasyid, pada kesempatan sama menambahkan, “Jangan bangga karena banyak pejabat yang ditangkap, ini juga bukan indikator pemerintahan bersih,” lanjutnya.

Menurutnya, perbaikan sistem birokrasi adalah hal mendasar yang mutlak perlu dilakukan di IndonesiaDia menyoroti, saat ini banyak kementerian yang dikontrol oleh staff khusus“Eselon satu dan dua yang dikontrol staff khusus yang nota bene dari partai,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, Indonesia harus mengembalikan sistem demokrasi kepada rakyatSaat ini, pemerintah dinilai tidak sensitif dan menyebabkan masyarakat ‘turun ke jalan’“Kalau pemerintah cerdas, maka pemerintah harus memberikan jalur kepada masyarakat untuk memberikan inspirasi,” tambahnya.(lev/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Garam Dapur Kok Impor ?